Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman memastikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya berfokus pada percepatan penyerapan anggaran setiap kementerian.
Menurutnya, penyerapan sejumlah stimulus dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti bantuan sosial, belanja kesehatan, belanja padat karya, hingga bantuan bagi pelaku UMKM terus membaik dari waktu ke waktu.
"Jadi kata kuncinya bukan reshuffle tapi percepatan realisasi APBN baik di tingkat kementerian dan lembaga, juga di pemerintah baerah baik provinsi dan 508 kabupaten/kota," kata Fadjroel dalam acara Rilis Survey Nasional yang ditayangkan langsung melalui akun YouTube Indikator Politik Indonesia, Kamis (23/7/2020).
Seperti diberitakan sebelumnya, sampai 1 Juli 2020, realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 baru mencapai Rp127,4 triliun atau 18,3 persen dari total anggaran yang dialokasikan senilai Rp695,2 triliun
Adapun, realisasi tersebut terdiri dari dukungan untuk kesehatan mencapai 5,1 persen, perlindungan sosial sebesar 36,2 persen, dukungan UMKM 24,4 persen, insentif usaha sebanyak 11,2 persen, dan sektoral pemda yang mencapai 5,2 persen.
Untuk mempercepat proses penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Presiden Jokowi pun membentuk komite baru yakni Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sementara itu, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, pelaku usaha menilai hanya 4 dari 34 menteri Kabinet Indonesia Maju yang memiliki kinerja sesuai harapan.
Keempat menteri yang mendapatkan kinerjanya dinilai sesuai harapan oleh pelaku usaha antara lain adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan dalam survei sebelumnya, 64,8 persen atau suara mayoritas publik setuju Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
"Hanya 30,3 persen masyarakat yang tidak setuju Presiden melakukan reshuffle, kemudian sebanyak 4,9 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab," kata Burhanuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel