Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok bank pembangunan daerah (BPD) didorong untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yang menggunakan dana negara dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Pasalnya, jika tidak memperhatikan manajemen risiko, dana yang besar tersebut akan menjadi tidak efektif dan justru akan menjadi beban bank di kemudian hari.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai penempatan dana PEN di BPD akan efektif selama disalurkan ke UMKM dan sektor produktif lainnya sehingga menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Namun, analis kredit BPD harus dapat memilih dan memprioritaskan pemberian kredit ini ke pihak-pihak yang terkena dampak dari pandemi, sehingga dapat bertahan dan kembali produktif,” katanya kepada Bisnis, Minggu (2/8/2020).
Seperti diberitakan, total penempatan dana negara di 7 BPD senilai Rp11,5 triliun. Perinciannya, untuk Bank DKI Rp2 triliun, Bank BJB Rp2,5 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Jatim Rp2 triliun, dan Bank Sulutgo Rp1 triliun.
Adapun, dua BPD lainnya masih sedang dievaluasi untuk penempatan dana tersebut, yaitu BPD Bali dan BPD DIY dengan alokasi masing-masing Rp1 triliun. Bank daerah diharappkan mampu mengembangkan kreditnya hingga dua kali lipat dari dana PEN yang diterima.
Sementara itu, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyambut baik penempatan dana pemerintah senilai Rp11,5 triliun di tujuh bank pembangunan daerah (BPD) untuk menggenjot kredit produktif.
Ketua Umum Asbanda Supriyatno berharap penempatan dana pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini tidak hanya diberikan kepada tujuh BPD tersebut, tapi juga kepada bank-bank daerah lain yang dinilai mumpuni. Saat ini ada total 26 BPD di Indonesia.
Menurut Supriyatno, penempatan dana PEN tidak hanya melonggarkan kondisi likuiditas BPD, tetapi juga BPR sebagai mitra bank. Pendanaan bank daerah juga tertolong dengan adanya dana murah karena suku bunga hanya 3,4%, sehingga biaya dana turun.
Asbanda berharap fasilitas dana murah itu juga dapat diperoleh BPD lainnya. Selain memperbaiki likuiditas, kapasitas bank daerah untuk menyalurkan kredit lebih banyak juga akan meningkat.
Menurutnya, pemulihan ekonomi daerah menjadi sebuah keharusan agar pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan.
“Adanya kuncuran ini sangat melegakan. Dan kita harapkan tentu saja yang belum mendapatkan, pada gilirannya akan mendapatkanya. Saya kira ini mungkin sedang dalam pemikiran pemerintah, tinggal waktunya,” katanya dalam diskusi online, dikutip Minggu (2/8/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel