Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengusulkan dana program organisasi penggerak atau POP senilai Rp595 miliar dialihkan untuk pengadaan hotspot internet gratis bagi kalangan pelajar.
Fikri beralasan usulan tersebut berkaca pada kasus POP yang belakangan menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan memicu gelombang protes dari berbagai kalangan.
Organisasi masyarakat terbesar seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, hingga PGRI menyatakan mundur dari kepesertaan program tersebut.
"Daripada bikin ribut bin gaduh, alihkan saja setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring,” kata Fikri, Kamis (6/8/2020).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan ketimbang terus dijalankan namun membuat publik resah, lebih baik POP ditarik dari pelaksanaannya.
“Minimal ditunda dulu dalam rangka kaji ulang,” ujarnya.
Fikri mengusulkan agar daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) khusus POP direvisi menjadi program lain.
Dia juga mendesak agar program tersebut diganti menjadi pengadaan internet gratis bagi semua kalangan pelajar, melipui sekolah dan perguruan tinggi.
“Usulan saya adalah mengadakan hotspot-hotspot internet gratis yang tersebar di tiap RW, minimal kantor desa/ kelurahan, khususnya untuk pelajar dan mahasiswa yang berjumlah lebih dari 52,5 juta orang,” kata Fikri.
Menurut Fikri, program itu nantinya disesuaikan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, yakni tetap dalam protokol kesehatan ketat.
Caranya, Fikri menjelaskan, pemakaian hotspot dilakukan secara bergantian atau dijadwal sesuai jenjang sekolah siswa dan mahasiswa di tiap titik hotspot.
Di samping itu, pengadaan banyak titik hotspot bertujuan agar mengurangi konsentrasi massa yang berkumpul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel