1. BPA Asuransi Bumiputera 1912 Gugat PP Usaha Bersama, Siapa yang Tanggung Biayanya?
Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama (BPA AJB) Bumiputera 1912 mengajukan remunerasi dan biaya uji materiil peraturan mengenai asuransi mutual.
Hal tersebut tercantum dalam surat yang diajukan BPA kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama Bumiputera Faizal Karim pada Rabu (8/7/2020). Surat bernomor 39/BPA/VII/2020 itu ditandatangani oleh Ketua BPA Nurhasanah.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Jiwasraya Terbitkan Laporan Keuangan 2019, Begini Kondisi Perusahaan
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menerbitkan laporan keuangan 2019 yang menunjukkan seluruh indikator bisnis pada 2019 anjlok dalam. Namun, terlihat adanya penurunan rugi dan kerugian investasi dibandingkan dengan 2018.
Berdasarkan laporan keuangan 2019 audited, Jiwasraya membukukan kerugian setelah pajak hingga Rp4,11 triliun. Jumlah tersebut menurun 79,16 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan kerugian 2018 sebesar Rp19,73 triliun.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Berubah Lagi, Begini Detail Penempatan Dana Murah Pemerintah di Bank Program PEN
Pemerintah menerbitkan beleid baru terkait dengan penempatan dana milik pemerintah di bank mitra melalui PMK 104/PMK. 05/2020.
Beleid ini merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya, yaitu PMK 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Aturan baru ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 6 Agustus 2020.
Baca berita selengkapnya di sini.
4. Kredit Bank Mandiri Tetap Tumbuh, Tapi Lebih Hati-Hati
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengaku berhati-hati mendorong penyaluran kredit di tengah pandemi untuk menjaga kualitas pembiayaan.
Corporate Secretary Bank Mandiri Rully Setiawan mengatakan perseroan hingga saat ini optimistis dapat meningkatkan laju pertumbuhan kredit hingga akhir tahun nanti.
Baca berita selengkapnya di sini.
5. Program Penempatan Dana Pemerintah di Bank Mitra Dinilai Berisiko
Ekonom menilai penyaluran kredit yang didorong melalui program penempatan dana pemerintah di perbankan, masih belum cukup efektif untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Di sisi lain, program itu justru dinilai bisa meningkatkan risiko perbankan.
Adapun, pemerintah menerbitkan beleid baru yang memperinci mekanisme penempatan dana pemerintah di bank mitra melalui PMK 104/PMK.05/2020.
Baca berita selengkapnya di sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel