Duh, Realisasi APBD Secara Nasional Baru Mencapai 47,36 Persen

Bisnis.com,12 Agt 2020, 20:53 WIB
Penulis: Thomas Mola
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan koordinasi, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta 548 kepala daerah segera meningkatkan realisasi penggunaan APBD guna menolong perekonomian daerah yang terdampak Covid-19.

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mengatakan hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu masalah sosialisasi dan diseminasi secara lebih masif protokol kesehatan terkait dengan masalah Covid-19, kemudian nanti mengenai masalah realisasi anggaran,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/8/2020).

Data Kemendagri per 9 Agustus 2020, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi pada kisaran 37,90 persen, sementara rata-rata nasional pada kisaran 47,36 persen.

Kemendagri mencatat hanya 5 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional yakni DKI Jakarta 54,06 persen, Kalimantan Selatan 52,49 persen, Sumatra Barat 51,88 persen, Sulawesi Selatan 50,25 persen, dan Gorontalo 48,81 persen.

Adapun, terdapat 10 Provinsi yang realisasi belanja APBD-nya berada di bawah rata-rata nasional tetapi di atas rata-rata provinsi, di antaranya Bali 47,03 persen, Banten 43,76 persen, dan DIY 38,39 persen.

Selanjutnya, terdapat 19 provinsi realisasi belanja APBD-nya di bawah rata-rata provinsi. Bahkan 2 provinsi realisasi belanjanya berada di bawah angka 25 persen, yakni Sulawesi Tenggara 24,56 persen dan Papua 21,57 persen.

Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menambahkan perlunya cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan covid-19 kepada masyarakat.

Untuk itu, Doni berharap para gubernur, bupati/wali kota bisa mendapatkan strategi yang tepat sesuai kondisi di daerah masing-masing, mulai dari program edukasi, sosalisasi dan mitigasi.

“Memilih orang-orang yang dapat dipatuhi masyarakat. Tidak harus pejabat dari pemerintah pusat, tidak harus kepala daerah yang menjadi ikon. Tapi carilah orang-orang yang secara nonformal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik,” ujar Doni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Oktaviano DB Hana
Terkini