Bisnis.com, JAKARTA - Ketika dunia bergerak menuju pemulihan krisis yang berpangkal pada ketidakseimbangan manusia dan alam, penting untuk menemukan solusi pendanaan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Para pemikir keuangan teratas dunia telah sepakat bahwa solusi pendanaan paling efektif di masa pemulihan pandemi virus corona adalah yang juga mengurangi emisi karbon.
Kesimpulan itu berasal dari survei terhadap lebih dari 200 gubernur bank sentral, menteri keuangan G20, dan akademisi top dari 53 negara, yang dilakukan oleh sekelompok ekonom termasuk peraih Nobel Joseph Stiglitz.
Pendanaan hijau cenderung tak menjadi prioritas pada saat puncak dan penyelamatan krisis. Namun kini, seiring kondisi ekonomi yang bergerak menuju pemulihan, pertimbangan iklim dapat mengambil kendali.
Pemikir keuangan khawatir jika para pemimpin tak mengindahkan emisi karbon dalam kebijakan pendanaannya, dunia berisiko mengalami bencana yang lebih besar di kemudian hari.
"Paket pemulihan Covid-19 harus mengambil prioritas yang lebih luas, membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi sejumlah risiko dan ketidakpastian lainnya, diantara yang paling utama yakni perubahan iklim," kata Gernot Wagner, profesor di Universitas New York, dilansir Bloomberg.
Ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz dan profesor ekonomi lingkungan di Universitas Oxford Cameron Hepburn, berupaya lebih dalam mengukur semangat para pemikir keuangan dunia terhadap keberlanjutan lingkungan.
Responden survei tersebut termasuk kepala ekonom OECD Laurence Boone, Wakil Gubernur Bank Sentral Prancis Sylvie Goulard, Presiden Institut Studi Fiskal Inggris Gus O'Donnell, dan ekonom senior di Bank Sentral Jerman Sandra Eickmeier.
Hasilnya, sejumlah pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengubah arah kebijakan pendanaan, terutama setelah ekonomi di negara seperti Inggris terpukul keras selama pandemi karena sistem perawatan kesehatan yang didanai dengan buruk dalam perspektif keberlanjutan.
"Sangat menarik untuk melihat bahwa pemikiran keuangan beralih ke kebijakan hijau untuk pemulihan ekonomi,” kata Maeva Cousin dari Bloomberg Economics.
Dia melanjutkan, hasil survei itu menjadi pertanda baik mengenai pemulihan ekonomi dunia. Namun Cousin juga memperingatkan bahwa politik dapat menghalangi pemulihan hijau di sektor ekonomi tertentu.
Pariwisata dan penerbangan, misalnya, kemungkinan besar akan mendapatkan stimulus meski tanpa pendanaan hijau karena banyaknya orang yang dipekerjakan di industri tersebut.
Namun demikian, menurut data yang dikompilasi Bloomberg Green dan BloombergNEF, pemerintah di 50 negara ekonomi terbesar dunia telah merogoh setidaknya US$12 triliun untuk pemulihan ekonomi dari krisis pandemi.
Dari jumlah tersebut, hanya US$18 miliar atau 0,2 persen yang ditargetkan untuk ekonomi ramah karbon, seperti pembangunan energi berkelanjutan atau pemberian insentif pada industri hijau.
Menurut para pendukung iklim, sebagian besar dana tersebut merupakan fase pertama dari respons yang berfokus pada penyelamatan ekonomi. Peluang nyata untuk mewujudkan pendanaan hijau adalah ketika pemerintah keluar dari kondisi darurat dan mulai merencanakan pemulihan.
Preseden untuk pendekatan ini pernah terjadai dalam menanggapi resesi 2008. Beberapa bulan setelah pemerintah Amerika Serikat meloloskan dana talangan bank sebesar US$700 miliar, gedung putih kembali mengeluarkan paket tambahan senilai US$800 miliar yang mencakup lebih dari US$80 miliar untuk pengurangan emisi, efisiensi energi, dan inovasi teknologi.
Gambaran di Eropa terlihat lebih menjanjikan. Cabang eksekutif Uni Eropa meluncurkan rencana stimulus 750 miliar euro (US$826 miliar) yang menurut para analis dapat mencakup sebanyak 100 miliar euro untuk upaya mengurangi emisi Benua Biru selama 30 tahun ke depan.
Meskipun rencana tersebut masih perlu disetujui oleh 27 negara anggota blok ekonomi, tetapi itu merupakan langkah terbesar sejauh ini menuju pemulihan hijau.
Baru-baru ini, Prancis juga berencana mendedikasikan 30 miliar euro (US$35 miliar) dalam pengeluaran stimulus untuk proyek-proyek lingkungan. Menteri Keuangan Bruno Le Maire menjelaskan di antara rencana tersebut adalah peningkatan kredit untuk pembangunan rumah hemat energi, meningkatkan penggunaan angkutan kereta api, memperluas jaringan jalur sepeda dan mendukung kendaraan hibrida listrik dan plug-in.
Investasi tersebut merupakan bagian dari pengeluaran ekstra 100 miliar euro yang diumumkan bulan lalu oleh Presiden Emmanuel Macron dengan tujuan mengubah Prancis menjadi ekonomi paling bebas karbon di Eropa.
Sementara itu di Asia, pendanaan hijau untuk pemulihan krisis sejauh ini dipimpin oleh Korea Selatan. Pembuat kebijakan Korea Selatan memperkenalkan langkah-langkah yang dapat memicu lebih banyak minat pada surat utang berkelanjutan.
Presiden Moon Jae-in mengumumkan proyek Green New Deal bulan lalu untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong industri yang ramah lingkungan.
"Emiten lebih memilih untuk menjual obligasi berlabel ESG atau envoironmental, social, and governance, karena meningkatnya permintaan investor untuk mereka di Korea,” kata Han Gwangyeol, analis kredit yang berbasis di Seoul di NH Investment & Securities Co.
Peminjam di Korea Selatan telah menjual surat utang berlabel ESG sebesar US$11,9 miliar tahun ini, terbesar di kawasan Asia-Pasifik, diikuti oleh Jepang senilai US$9,5 miliar dan China dengan US$9 miliar.
Sementara itu, penerbitan obligasi sosial oleh peminjam Asia telah melonjak menjadi US$17,6 miliar pada 2020 dari US$ 3,6 miliar pada tahun sebelumnya.
Badan UKM dan Startup Korea Selatan, sebuah organisasi yang didanai pemerintah untuk mendukung bisnis kecil, telah memimpin penjualan obligasi ESG di negara tersebut tahun ini, sementara Korea Housing Finance Corp. dan Kookmin Bank juga menjadi penerbit aktif.
Gwangyeol berpendapat bahwa pasar utang ESG akan terus berkembang secara global. Menurut data yang dikumpulkan Bloomberg, penerbitan surat utang ESG secara global telah naik 27 persen ke rekor US$191,7 miliar sepanjang tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel