Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan menyinggung pengelolaan BUMN supaya benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Selain itu, fraksi tersebut juga meminta pemerintah untuk mempertajam efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dede Indra Permana, saat membacakan pandangan fraksi PDIP terkait Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019 mengatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat sistem pengendalian intern dan menindaklanjuti temuan BPK.
"Pemerintah harus memperkuata sistem pengensalian interin, dan mempertajam efektivitas APBN," kata Dede, Selasa (18/7/2020).
Dede juga menyoroti bahwa pengelolaan anggaran harus dilakulan secara cermat. Dia mencontohkan kinerja kekayaan negara yang dipisahkan atau BUMN harus memenuhi amanat konstitusi yakni menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Kendati memberikan banyak penekanan dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan pada umumnya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU P2APBN 2019 dilanjutkan.
"Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untik melakukan pembahasan lebih lanjut," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel