Bisnis.com, JAKARTA — Jaringan Penerbangan Indonesia menyampaikan bahwa rencana peninjauan kembali jumlah bandara berstatus internasional harus dilakukan dengan hati-hati karena berkaitan dengan rencana untuk mendongkrak wisata mancanegara.
Pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soedjatman mengemukakan bahwa jika pemerintah ingin mendongkrak wisatawan mancanegara, akses langsung ke wilayah regional superhub seperti Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong tetap diperlukan.
Pasalnya, dia menilai jika nantinya wisatawan mancanegara terlalu dipaksakan melalui penerbangan hub, bisa menjadi kendala bagi pariwisata karena slot di bandara superhub sudah penuh. Selain itu, tiket domestik per kilometernya bisa menjadi lebih mahal dari internasional dengan adanya pengendalian harga melalui regulasi.
Namun, dia tidak menampik jika sejumlah bandara masih ada yang dipaksakan menjadi bandara internasional hanya agar bisa menjadi embarkasi haji. Padahal, tidak ada permintaan pergerakan internasional yang berkelanjutan. Hal ini tentunya justru menjadi beban bagi penyediaan layanan imigrasi dan bea cukai.
“Yang harus dihindarkan, jangan sampai ini menjadi alasan untuk menutup Indonesia dari kebutuhan penambahan akses internasional. Yang dikatakan 10 New Bali yang lagi digenjot, tetap harus bisa mendapatkan kemudahan akses internasional, tetapi sembarang dibuka karena masuk daftar 10 New Bali atau fokus pariwisata. Ya, tidak bener juga,” jelasnya, Selasa (18/8/2020).
Gerry menjelaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo sebelumnya terkait dengan pembentukan hub dan superhub menunjukkan kepedulian Presiden atas distribusi hub yang ada dan juga distribusi bandara internasional yang ada.
Selama ini, semua hub berada di wilayah barat, sedangkan di wilayah timur hanya ada Makassar, sedangkan untuk bandara di Manado yang ingin digarap menjadi hub distribusi rute internasional menuju wilayah Indonesia bagian timur menjadi wajar. Namun, secara alami, hub akan timbul di lokasi yang padat dan lebih cenderung terjadi di Indonesia barat.
“Ke depannya, pasar yang dikembangkah harus kombinasi antara hub dan point-to-point. Jika dipaksakan hanya dengan salah satu model, pertumbuhan pasar tidak akan efisien,” tekannya.
Kementerian Perhubungan telah memasukkan program superhub dan 10 hub primer sebagai program pembangunan infrastruktur strategis pada tahun ini.
Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto menyampaikan bahwa fungsi dari superhub Bali ini selain berfungsi untuk pariwisata, juga diproyeksikan sebagai bandara transshipment kargo dan penumpang internasional bersama dengan Bandar Udara Soekarno Hatta (cargo village).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel