Bisnis.com, JAKARTA - Perbedaan pendapat terkait temuan obat dan vaksin Covid-19 di Indonesia yang mengemuka dalam sepekan terakhir dinilai perlu diselesaikan melalui mimbar akademik-klinis.
Hal itu ditegaksan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi adanya pro dan kontra terkait obat dan vaksin virus Corona atau Covid-19. Menurutnya, mimbar akademik-klinis menjadi pilihan bijak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu.
Apalagi, dia menilai persengketaan opini para ahli di media massa justru akan menimbulkan ketidakpercayaan publik atas pihak-pihak yang sedang berupaya menemukan obat dan vaksin.
"Hal itu sangat kontraproduktif. Jadi, jika para ahli menemukan beberapa kelemahan proses dan prosedur akademik-klinis maka alangkah baiknya dibicarakan dan diselesaikan melalui mimbar atau forum yang pas,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/8/2020).
Said mengatakan pandemi Covid-19 telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi awan tebal bagi kesehatan umat manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, upaya bahu membahu dan gotong royong menemukan obat Covid-19 patut didukung oleh segenap anak bangsa.
“Begitu beratnya beban kesehatan, sosial dan ekonomi oleh warga dunia, berbagai negara berpacu dengan waktu menemukan obat dan vaksin untuk mengatasi Covid-19,” tegasnya.
Banggar DPR, sambung dia, memberikan dukungan penuh kepada pemerintah atas upaya nyata menemukan obat dan vaksin untuk antisipasi Covid-19, hasil karya anak bangsa.
Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini, obat Covid-19 hasil kerja sama TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah mendorong upaya pemulihan kesehatan rakyat.
“Saya kira, wajib kita apresiasi kegigihan berbagai pihak dalam menemukan obat dan vaksi didalam negeri. Ini wujud ikhtiar nyata yang seharusnya patut kita banggakan bersama,” ujarnya.
Said mendukung langkah BP POM dan Menteri Kesehatan (Menkes) bila telah memenuhi ketentuan medis dan peraturan perundang-undangan untuk segera menerbitkan surat izin edar obat.
“Saya mendorong sesegera mungkin Menkes memasukkan kombinasi obat baru tersebut dalam protocol kesehatan pada pasien treatment Covid-19 dan pendistribusiannya secara nasional bila izin edar obat tersebut telah dikeluarkan oleh BP POM,” tambah politisi asal Sumenep, Madura ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel