Presidensi DK PBB: Indonesia Soroti Keamanan Siber Infrastruktur Saat Pandemi

Bisnis.com,27 Agt 2020, 19:54 WIB
Penulis: Nindya Aldila
Dewan Keamanan dengan suara bulat mengadopsi resolusi tentang menjaga dan menghancurkan persediaan senjata kimia Suriah. (27/9/2013) /un.org

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memprakarsai penguatan keamanan siber bagi infrastruktur yang rawan diretas pada masa pandemi Covid-19 dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap koneksi internet pada masa pandemi, hampir sebagian besar fasilitas penting seperti bandara rumah sakit membutuhkan jaringan dan koneksi online.

Sayangnya, serangan siber terhadap berbagai infrastruktur tersebut semakin marak terjadi.

Hal ini menjadi sorotan Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB yang baru saja menyelenggarakan Presidensi DK PBB yang terakhir pada Rabu (26/8/2020) waktu New York. Pertemuan ini disebut Arria Formula yang mebahas mengenai isu serangan siber terhadap infrastruktur vital.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia berpesan pentingnya penguatan kerangka legislasi nasional dan norma internasional dalam upaya perlindungan infrastruktur vital dari serangan siber.

"Dan pentingnya menggalang upaya bersama di tataran bilateral, regional dan global dalam menghadapi dampak serangan siber," ujarnya dalam press briefing, Kamis (27/8/2020).

Pertemuan ini diprakarsai Indonesia bersama pihak Palang Merah Internasional (ICRC).

Acara tersebut diikuti oleh Presiden ICRC Peter Maurer, Perwakilan Kantor PBB untuk urusan Kemanusiaan (UNOCHA) Rames Rajasingham, Direktur UN Insititute untuk Urusan Perlucutan Senjata (UNIDIR) Renata Dwan.

Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil menghadirkan seluruh negara kunci DK PBB termasuk Rusia dan RRT yang selama ini cukup hati-hati dalam membahas isu siber di DK PBB.

Sejumlah negara, yaitu Belgia, Estonia, dan Vietnam juga turut menjadi co-sponsor bagi pelaksanaan Arria Formula.

Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani mengatakan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi dalam menyelenggarakan layanan publik, menuntut perlindungan yang lebih bagi obyek vital (critical infrastructure) khususnya dari serangan siber.

“Diharapkan pertemuan ini dapat menjadi salah satu wujud kontribusi nyata Indonesia dalam memajukan upaya global untuk mempromosikan lingkungan teknologi informasi dan komunikasi yang terbuka, aman, stabil, dan damai," tutup Dubes Djani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Hadijah Alaydrus
Terkini