Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp270,5 triliun pada 2021 untuk lembaga pertahanan dan keamanan (hankam) serta penegak hukum.
Jumlah ini naik dari pandangan atau outlook 2020 yang berjumlah Rp227,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dukungan atas lembaga ini diberikan untuk peningkatan stabilitas nasional dalam pelaksanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi.
“Anggaran untuk Kementerian Pertahanan [Kemenhan] naik dari Rp117,9 triliun untuk outlook 2020 menjadi Rp137 triliun,” katanya saat rapat kerja dengan DPR, Selasa (1/9/2020).
Sri menjelaskan bahwa Polri untuk 2021 juga naik dari Rp92,6 triliun menjadi Rp112 triliun. Mahkamah Agung pun demikian dari Rp9,9 triliun jadi Rp11,2 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat anggaran paling sedikit dibandingkan lembaga penegak hukum. Dari Rp0,9 triliun menjadi Rp1,1 triliun.
Sementara itu, anggaran Kejaksaan meningkat cukup tajam. Lembaga ini dapat RpRp9,2 triliun dari pandangan 2020 sebesar Rp9,2 triliun.
“Kita harap lembaga ini dapat mendorong stabilitas dan peningkatan kualitas penegakkan hukum yang sangat menentukan reputasi dan kredibilitas iklim investasi,” jelas Sri.
Berdasarkan alokasi belanja kementerian/lembaga 2021, Kemenhan dan Polri mendapat pagu terbesar kedua dan ketiga. Anggaran paling banyak adalah Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapat Rp149,8 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel