Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah menilai pemerintah Indonesia harus menghormati keputusan Malaysia yang melarang pekerja migran asal Tanah Air ditempatkan di negara tersebut.
Pasalnya, selama masa pandemi yang melahirkan situasi extraordinary masih berlangsung maka setiap negara wajar jika mengambil kebijakan sesuai dengan situasi nasional masing-masing.
"Mestinya, dari perspektif kemanusiaan dan kesehatan masyarakat, kita harus menghormati keputusan negara tersebut," ujar Anis kepada Bisnis, Rabu (2/9/2020).
Pemerintah Indonesia, lanjut Anis, seharusnya juga membuat kebijakan yang sama sepertihalnya Malaysia, bukan justru mengizinkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri yang dinilai mengorbankan PMI.
Sebagai informasi, pada 30 Juli 2020 lalu pemerintah kembali membuka kesempatan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 14 negara tujuan sebagai bagian dari rencana pemulihan ekonomi nasional.
Lebih jauh dia menjelaskan keselamatan warga negara harus menjadi prooritas utama pemerintah.
"Soal ekonomi memang kita punya masalah. Tapi pemerintah juga perlu melihat bagaimana negara lain melakukan pemulihan ekonomi. Jadi tidak kemudian menjadi alasan untuk mengorbankan warga negara yang boleh berbondong-bondong kerja di negara lain," lanjutnya.
Selain itu, bantuan sosial juga perlu dikritik karena buruh yang di-PHK dinilai tidak cukup dipulihkan dengan kartu prakerja. "Untuk apa kartu prakerja kalau kesempatan kerja tidak ada?"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel