Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2019 pada Senin (7/9/2020).
Pengesehan itu sempat dihujani interupsi oleh sejumlah anggota dewan. Bahkan, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta yang teridiri dari Golkar, PAN, Nasdem dan PSI walkout dalam rapat paripurna tersebut.
Kendati demikian, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tetap mengesahkan raperda tentang PP2APBD tahun anggaran 2019 tersebut atas pertimbangan kuorum.
"Karena memenuhi kuorum maka raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dapat disahkan," kata Edi sambil mengetuk palu sidang.
Berdasarkan penghitungan jumlah kursi di DPRD, fraksi PAN memiliki 9 kursi, Nasdem memiliki 7 kursi, Golkar memiliki 6 kursi, PSI memiliki 8 kursi. Total, jumlah anggota dewan yang walk out sebanyak 30 orang.
Sedangkan, keseluruhan total anggota DPRD DKI Jakarta sebanyak 106 orang. Dengan demikian, pengesahan itu dapat diputuskan atas dasar kuorum.
Sementara itu, fraksi PAN di DPRD DKI Jakarta menolak pengesahan atas Raperda tersebut. Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda membeberkan tidak ada data yang jelas terkait penggunaan anggaran.
"Dengan angka SILPA 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019," ujar Oman.
Pengesahan raperda P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD perubahan.
Menurut Oman, smelangkah jauh ke sana, hasil resap aspirasi warga melalui reses dewan tidak diakomodir.
"Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang diakomodir," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel