Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia tengah menjalani tahapan demi tahapan untuk mencapai puncak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020. Sempat ditunda, pesta demokrasi 270 daerah bakal digelar 9 Desember 2020 dengan pelbagai penyesuaian baru.
Namun, penyelenggaraan pemilihan umum ini tentu menjadi tantangan berat di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, penyebaran wabah ini di Indonesia belum menunjukkan penurunan.
Alhasil, pemilu dijalankan dengan cara berbeda dengan tetap berharap hasilnya tetap demokratis dan bahkan lebih baik. Perbedaan paling kentara adalah pelaksanaan pemilihan dengan menerapkan protokol Covid-19 dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan.
“Pada prinsipnya pemilihan diselenggarakan pada situasi Covid-19 belum berakhir. Meski demikian, prinsip Pilkada demokratis harus tetap menjadi pedoman kita. Kita tidak ingin kualitas demokrasi menurun,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Rabu (2/9/2020).
Penyelenggaran pemilu di tengah pandemi ini pun menuai protes dari sejumlah pihak. Apalagi, pada masa pendaftaran peserta Pilkada 2020 terbukti sejumlah pasangan calon urung mematuhi protokol kesehatan.
"Jika penyelenggara dan peserta pilkada tidak mampu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan rigid dan konsekuen, lebih baik pilkada ditunda saja. Keselamatan warga negara di atas segalanya," tegas Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie.
Namun, kondisi tak hanya dihadapi Indonesia. Sejumlah negara lain juga tengah menjalani masa pemilihan umum. Bahkan, beberapa negara menghadapi situasi yang panas lantaran penyelenggaraan dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi itu antara lain Amerika Serikat, Belarusia, Bolivia, dan Korea Selatan. Satu negara lain yang kemungkinan bakal menggelar pemilu pada tahun ini adalah Jepang.
Sama seperti Indonesia, negara-negara tersebut harus menyelenggarakan tahapan pemilu dengan protokol kesehatan ketat. Di sisi lain, tak sedikit langkah pemerintah itu menuai protes dari masyarakat. Berikut uraianya:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel