Bisnis.com, JAKARTA - Kabupaten Banyuwangi memiliki label sebaga smart kampung yang menangani penyebaran pandemi virus corona (Covid-19).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Wiji Lestariono mengatakan smart kampung mempermudah manajamen risiko penyebaran Covid-19 dan cara penanggulangannya.
Pria yang akrab disapa Rio ini mengungkapkan bahwa di dalam aplikasi smart kampung terdapat pelaporan harian dari puskesmas Kabupaten Banyuwangi yang langsung terhubung dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Awal pandemi, semua orang yang datang atau keluar dari Kabupaten Banyuwangi terdata secara detail, termasuk status kesehatannya. Kala itu, pemkab langsung membangun 4 check point di pintu masuk kabupaten.
Scan data yang ada di check point tersebut terhubung dengan aplikasi smart kampung yang langsung terintegrasi ke seluruh desa. Sebelum orang dari luar Banyuwangi datang, pemkab menyediakan tempat karantina apabila rumah yang akan ditinggali nanti tidak mumpuni.
"Kita sudah tau nama dan data lengkap dari scan KTP, meskipun orangnya belum sampai," sebutnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Sampai pertengahan Agustus 2020, Rio menerangkan Banyuwangi menjadi daerah yang paling baik mengendalikan Covid-19 diantara daerah lain di wilayah Jawa Timur. Padahal akses masuk di Banyuwangi cukup banyak dan menjadi tempat transit ke daerah lain seperti Bali.
Penduduknya pun terbilang banyak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, tercatat penduduk Banyuwangi mencapai 1,74 jiwa.
"Penduduk terbanyak di Jatim, pintu masuk paling banyak tapi dalam kasus positif, paling terkendali. Namun tidak relevan untuk dibandingkan saat ini karena ada klaster pondok pesantren," imbuhnya.
Selain itu, melalui aplikasi smart kampung, Pemkab Banyuwangi bisa mengatur penyaluran bantuan sosial agar tidak tumpang tindih. "Nanti ada alarm di dashboard masing-masing desa, kalau double akan bunyi. Jadi di Banyuwangi tidak ada yang double," tegas Rio.
Saat ini program lain smart kampung katanya tetap berjalan. Misalnya dalam pengurusan surat-surat. Warga cukup datang ke kantor desa untuk mengurus surat penting seperti surat keterangan miskin (SKM) untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
"Dashboard ada di kantor desa. Orangnya nggak perlu berkeliling, berkas yang berkeliling, tanda-tangan semua pejabat sudah elektronik dan legal. Dalam satu jam bisa selesai," pungkas Rio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel