Bisnis.com, SURABAYA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jawa Timur berharap pemerintah melakukan penganggaran dan pemaketan belanja fisik dari APBN dan APBD untuk memulihkan sektor jasa konstruksi di era new normal.
Ketua BPD Gapensi Jatim, Agus Gendroyono mengatakan penganggaran dan pemaketan belanja fisik itu diharapkan bisa menjadi pintu masuk recovery jasa konstruksi yang sempat terjungkal sejak awal pandemi Covid-19.
“Kondisinya tragis, begitu awal pandemi keluar surat edaran Menkeu bahwa seluruh dana alokasi khusus bidang infrastruktur selain belanja modal untuk kesehatan, di hold dan tidak boleh ditenderkan,” ujarnya, Rabu (23/9/2020).
Selain itu, katanya, secara berkelanjutan keluar Perpres, disusul surat edaran Mendagri, Pergub/Perwali dan lainnya yang memang memprioritaskan penanganan wabah Covid-19 sehingga pemimpin daerah terpaksa menyesuaikan APBD.
“Kondisi itu berdampak pada setopnya keran belanja fisik. Anggaran fisik yang sedang dalam proses tender maupun sudah terkontrak harus dilakukan evaluasi berdasarkan sifat dan urgensi proyek itu, dan hampir 38 kabupaten/kota di Jatim meniadakan proyek,” ungkapnya.
Akibatnya, lanjut Agus, sekitar 90 persen pekerja kontraktor menggangur bahkan hingga Juli belum mendapatkan stimulus atau kemudahan dari pemerintah. Namun setelah new normal ini beberapa daerah sudah mulai melakukan tender proyek tetapi hanya bersifat proyek lanjutan untuk mendukung sarana dan prasarana piroritas daerah.
“Proyek lanjutan itu misalnya seperti pemeliharaan rutin jalan, penambahan jaringan air minum, revitalisasi pasar, lanjutan pembangunan fasilitas pendidikan, dan rehabilitasi saluran,” katanya.
Menurutnya, jasa konstruksi adalah penggerak ekonomi sektor bawah yakni langsung mengena pada nasib pekerja harian lepas. Jasa konstruksi selama ini yang menggerakkan daya beli masyarakat.
“Untuk itu kami berharap APBN/APBD ini bisa memperbanyak proyek skala kecil dan menengah, mungkin bisa belanja proyek melalui penyedia atau swakelola padat karya, mengingat tidak semua pekerja konstruksi seperti mandor, tukang, dan sopir mendapatkan stimulus pemerintah,” imbuhnya.
Bahkan, kata Agus, pekerja harian lepas biasanya bekerja selama seminggu untuk kebutuhan makan selama 10 hari, dan selama pandemi mereka sudah tidak bekerja selama 6 bulan.
Gapensi yang selama ini 90 persen mengandalkan proyek pemerintah pun menyadari bahwa sumber pendapatan pemerintah akibat pandemi berkurang jauh dibandingkan tahun lalu. Apalagi pemasukan sektor pajak daerah terutama yang berasal dari pajak hotel dan restoran pun merosot tajam.
“Dan juga berkurangnya dana bagi hasil daerah semakin memperkecil alokasi anggaran fisik yang berarti menambah daftar panjang antrean kontraktor untuk mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel