Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan siap jika basis data kepesertaannya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemberian vaksin virus corona.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan bahwa pihaknya selaku bagian dari pemerintah menyatakan siap untuk mendukung berbagai kepentingan masyarakat, salah satunya melalui pemanfaatan data kepesertaan untuk pemberian vaksin Covid-19.
Menurutnya, pemanfaatan data kepesertaan BPJS Kesehatan terkait pandemi Covid-19 sudah dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Pemanfaatan data itu kini dapat dilakukan lebih besar bukan hanya dalam pencegahan penyebaran, tetapi juga dalam pemberian vaksin.
"Pemanfaatan data BPJS Kesehatan sebenarnya sudah dimulai dengan menyerahkan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] dengan komorbid ke masing-masing Pemda Kabupaten/Kota, untuk upaya pencegahan atas merebaknya pandemi Covid-19," ujar Iqbal kepada Bisnis, Senin (28/9/2020).
Menurutnya, data para peserta dengan komorbid itu sudah diserahkan kepada seluruh Pemda, dengan kewenangan pemanfaatan data sepenuhnya berada di tangan Pemda. Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah dapat memilah dan memilih data-data apa saja yang akan digunakan terkait penanganan penyebaran virus corona.
Dia menilai bahwa penanganan pandemi virus corona memerlukan upaya bersama melalui gotong royong, baik antar lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Iqbal pun berharap agar proses uji klinis vaksin berjalan baik dan vaksin itu dapat tersedia bagi masyarakat.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan dashboard tracing vaccine yang digunakan dalam pelacakan masyarakat yang menerima suntik vaksin Covid-19.
Dashboard tersebut akan memuat single data berbasis BPJS Kesehatan dan nomor kependudukan. Airlangga yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar itu pun menjelaskan bahwa dalam dashboard tersebut akan terdapat daftar prioritas penerima vaksin.
“Di mana nanti vaksin itu perlu tracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya,” kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020).
Rapat tersebut di antaranya membahas persiapan penerbitan peraturan presiden (Perpres) pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. Saat ini, draft Perpres tersebut ada dalam proses permintaan paraf menteri.
Menurut Airlangga substansi rancangan perpres telah disempurnakan dengan memasukkan poin untuk kondisi kahar atau force majeur. Perpres itu diharapkan dapat mendorong tersedianya kebutuhan 540 juta dosis vaksin Covid-19 di Indonesia.
Adapun, pada hari ini pemerintah mencatat penambahan 3.509 kasus positif Covid-19 sehingga totalnya menjadi 278.722 orang. Catatan tersebut membuat tingkat positif (positive rate) di Indonesia menjadi 14,41 persen, dari total 1,93 juta orang yang telah diperiksa.
Pada hari ini, jumlah pasien yang meninggal akibat Covid-19 bertambah 87 orang, sehingga jumlahnya menjadi 10.473 orang. Worldometers mencatat bahwa jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel