Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja penerusan kredit atau channelling diperkirakan masih akan tertekan pada tahun ini seiring dengan rendahnya konsumsi dan minat usaha di masa pandemi tahun ini.
Hanya saja, upaya ekstensifikasi channelling khususnya melalui perusahaan teknologi finansial (tekfin) tetap dipercaya dapat menjadi dorongan positif.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah kredit chanelling bank umum pada Juli 2020 mencapai Rp13,19 triliun, terkoreksi 3,08% dari periode sama tahun lalu Rp13,61 triliun.
Padahal, sampai akhir tahun lalu kredit channelling yang secara umum menggunakan bank perkreditan rakyat dan finansial teknologi ini masih tumbuh signifikan 17,97% secara tahunan menjadi Rp14,24 triliun.
Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan konsumsi masyarakat dan minat usaha pelaku UMKM saat ini sangat rendah sehingga berdampak juga pada penyaluran kredit chanelling perbankan. Di samping itu, risiko dalam ekstensifikasi kredit termasuk channeling juga masih sangat tinggi dan membuat perbankan berhati-hati.
"Penyaluran channelling tetap akan relatif terbatas tahun ini. Saat ini belum ada perbaikan demand yang bisa membuat bank meningkatkan penyaluran kreditnya," katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Ari mengatakan pemerintah mulai mendorong bank penyalur kredit usaha rakyat untuk mengikut sertakan platform digital dan dapat berdampak positif. Terlebih, fintech memiliki model perhitungan dan appitite risiko yang berbeda dengan bank, yakni hukum bilangan besar sehingga membuat penyaluran bisa lebih agresif dengan hanya menggunakan modal investor.
Namun dikarenakan bank ikut menjadi pihak penyalur channelling, kerja sama ini pun tetap akan mandeg. "KUR melalui channelling tekfin sedikit bisa mendorong, tetapi bank akan tetap hati-hati. Apalagi mereka sangat fokus restrukturisasi," jelasnya.
Adapun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng platform digital guna memperluas penyaluran KUR UMKM.
KUR tersebut merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang bertujuan untuk memperkuat daya beli dan produksi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695,20 triliun pada tahun 2020.
Senada, Senior Faculty LPPI Moch Amin Nurdin mengatakan penyaluran kredit apa pun melalui bank akan tetap menemui kondisi sama, yakni melambat atau bahkan turun.
"Kondisinya akan sama. Karena akan dinilai secara overall. Bukan per segment, jadi tumbuh ikut slow," ujarnya.
Hanya saja, Amin pun tak memungkiri kemampuan fintech untuk mempercepat KUR dan meningkatkan kredit channelling cukup kuat, terlebih pertumbuhan pembiayaannya masih tinggi yakni lebih dari 130% secara tahunan pada Juli tahun ini.
"Justru mekanisme pengawasan yang perlu dipertanyakan. Apakah dana sampai kepada yang membutuhkan KUR. Bukan konsumtif. Karena ini justru dapat memperbesar risiko bagi bank," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel