Internet Gratis Kemendikbud, Sebagian Aplikasi Potensi Hamburkan Uang Negara

Bisnis.com,01 Okt 2020, 08:50 WIB
Penulis: Mutiara Nabila
Guru memberikan materi saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kepada siswa baru secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan MPLS dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menilai 19 aplikasi yang bisa dipakai menggunakan kuota internet untuk belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) banyak yang tidak familiar digunakan guru dan murid.

Koordinator P2G Satriwan Salim mengatakan bahwa 19 aplikasi belajar yang dipromosikan dan direkomendasikan Kemdikbud untuk digunakan selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) ada beberapa aplikasi yang tidak familiar.

“Aplikasi seperti Aminin, Bahaso, Cakap, Udemy, dan Duo Lingo adalah beberapa contoh aplikasi yang tidak dipakai karena tak dikenal para guru,” kata Satriwan melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (1/10/2020).

Dia mengungkapkan ada indikasi bahwa Kemendikbud bertujuan mempromosikan aplikasi yang masih startup dan yang belum diketahui secara luas bagaimana kapasitas, konten pembelajaran, dan rekam jejaknya.

“Lagi-lagi ini berpeluang menghamburkan uang negara. Satriwan meminta Kemdikbud mengevaluasi penggunaan 19 aplikasi pembelajaran tersebut selama 1 bulan ke depan, apakah banyak digunakan guru atau sebaliknya, agar uang negara tidak sia-sia dibakar,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Pusdatin Kemendikbud Hasan Chabibie mengatakan bahwa ke-19 aplikasi tersebut bukan harga mati.

“Ini kami persiapkan dalam waktu mendadak apa saja yang bisa diakses. Kalau ada sekolah atau kampus yang selama ini mengelola atau bekerja sama dengan startup belajar, silakan diinformasikan ke Kemendikbud, ULT, pusdatin, aplikasi apa saja yang biasa diakses yang bagus untuk pembelajaran,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Kemudian, terkait dengan website lain seperti Youtube, yang disebut banyak menjadi sumber bahan belajar, tidak dimasukkan dalam akses kuota belajar lantaran di sana juga banyak hiburannya.

“Jadi kami tidak ingin kuota ini salah sasaran, yang ingin kami tekankan adalah agar kuota bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” jelas Hasan.

Adapun, Hasan menegaskan bahwa ke depannya daftar aplikasi yang dapat diakses akan terus diperbarui oleh Kemendikbud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini