Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri makanan dan minuman menilai tanggungjawab penyediaan bahan baku memang seharusnya menjadi ranah Kementerian Perindustrian. Untuk itu, pihaknya sepakat jika peralihan izin impor gula dan garam menjadikan kegiatan lebih sederhana.
Meski demikian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan terkait hal tersebut pihaknya masih akan mengajak berbicara pemerintah skema sebenarnya yang tengah disusun. Pasalnya selama ini industri belum pernah diajak berbicara terkait hal tersebut.
"Saya baru tahu dari media tapi pada dasarnya kalau bahan baku memang Kemenperin yang punya tanggungjawab untuk mendorong industri. Kami setuju penyederhanaan ini sejalan dengan omnibus law untuk kemudahaan usaha dan iklim investasi menjadi lebih baik sehingga harusnya perindustrian melaksanakannya," kata Adhi kepada Bisnis, Selasa (6/10/2020).
Namun, Adhi mengemukakan sebenarnya secara peraturan Menteri Perdagangan memang tidak dilarang pengguna untuk mengajukan impor secara mandiri jika memiliki kebutuhan khusus dan diperuntukan untuk tujuan ekspor. Hanya saja dalam praktiknya memang tetap diminta surat rekomendasi izin impor.
Untuk skema ini, Adhi menyebut memang akan mempermudah bagi industri besar yang memiliki kemampuan finansial. Pasalnya, dalam satu order transaksi impor bisa mencapai 5.000 ton.
Sementara saat ini tak sedikit pula industri kecil yang kebutuhannya tidak sebesar itu. Hal itu harus menjadi perhatian khusus agar tidak terjadi kelangkaan bahan baku bagi seluruh skala industri.
Sisi lain, Adhi menyebut kinerja industri mamin tahun ini diproyeksi hanya akan tumbuh di kisaran 2-3 persen. Angka itu jauh dibanding tahun lalu yang 7,9 persen.
"Juni sampai Agustus sudah membaik tetapi September kemarin sedikit melambat lagi. Persoalan utama masih daya beli karena bahan baku sejauh ini aman," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel