Wow! Pemerintah Norwegia Tarik US$1,1 Triliun dari Sovereign Wealth Fund

Bisnis.com,07 Okt 2020, 17:15 WIB
Penulis: Aprianto Cahyo Nugroho
Bus Listrik Volvo yang dioperasikan oleh Vy Buss di Norwegia. / VOLVO BUSES

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Norwegia menggelontorkan stimulus hingga US$1,1 triliun (Rp16.632 triliun) yang diambil dari Sovereign Wealth Fund. Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang masa.

Dilansir dari Bloomberg, pemerintah menggunakan dana dari badan pengelola investasi negara tersebut dan akan terus memompa stimulus hingga tahun 2021 guna melawan tekanan yang dipicu oleh pandemi virus corona.

Negara dengan perekonomian terbesar di Skandinavia tersebut memperkirakan defisit fiskal struktural non-minyak akan melonjak menjadi 3,9 persen atau 404 miliar krona (US$43 miliar). Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2,9 persen.

Pemerintah memperkirakan angka defisit tersebut akan surut menjadi 3 persen pada tahun 2021.

Menteri Keuangan Norwegia Jan Tore Sanner mengatakan bahwa pandemi virus corona telah menyebabkan kemunduran paling parah dalam ekonomi Norwegia sejak Perang Dunia II.

"Aktivitas telah pulih dalam beberapa bulan terakhir, tetapi jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian," katanya, seperti dikutip Bloomberg.

“Meskipun kenaikan lebih cepat dari yang kami bayangkan di bulan Mei, tingkat aktivitas kemungkinan akan tetap lebih rendah untuk jangka waktu yang lama,” lanjutnya.

Pemerintah memperkirakan PDB daratan utama, yang tidak memperhitungkan industri minyak dan lepas pantai Norwegia, akan terkontraksi 3,1 persen tahun ini. Pada 2021, PDB diperkirakan tumbuh 4,4 persen.

Norwegia menghadapi resesi yang lebih ringan dibandingkan sebagian besar wilayah Eropa lainnya. Ini sebagian besar berkat dana senilai US$1,1 triliun yang memberi pemerintah ruang untuk menambahkan stimulus tanpa memanfaatkan pasar obligasi.

Produsen minyak terbesar di Eropa Barat ini mengandalkan badan pemerintah tersebut untuk menutup defisit anggaran, dan akan melakukan penarikan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan tersebut memaksa badan pengelola investasi untuk mulai melikuidasi aset guna menutupi kebutuhan kas pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Aprianto Cahyo Nugroho
Terkini