Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa pembahasan terkait dengan proyek pipa transmisi Cirebon—Semarang akan menjadi prioritas setelah masa reses.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Ramson Siagian mengatakan bahwa setelah masa reses, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan proyek pipa transmisi Cirebon—Semarang (Cisem) yakni PT Pupuk Indonesia selaku induk usaha PT Rekayasa Industri yang memenangi lelang proyek tersebut dan juga BPH Migas.
Ramson menuturkan bahwa proyek pipa transmisi Cisem telah mangkrak terlalu lama, padahal sejumlah masalah seperti pasokan dan konsumen sudah sering dibahas dalam rapat dengar pendapat.
Menurutnya, perlu ditemukan jalan tengah terkait dengan toll fee yang menyangkut dengan investasi pemenang lelang, tapi di sisi lain terdapat peraturan harga gas murah untuk industri tertentu yang membuat adanya penekanan harga.
"Sesudah selesai reses akan kami prioritaskan," katanya kepada Bisnis, Selasa (13/10/2020).
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bahwa pihaknya akan meminta kejelasan terkait dengan proyek tersebut setelah PT Rekayasa Industri mengembalikan konsensi proyek pipa Cisem.
BPH Migas, ujarnya, harus segera mengambil langkah untuk proyek tersebut yang telah terkatung-katung selama 13 tahun itu.
Menurutnya, perlu adanya keputusan untuk melelang ulang proyek tersebut agar bisa mempercepat proses pembangunannya.
"Pemenang lelang diwajibkan langsung memulai pembangunan dan pemenang lelang harus melakukan terobosan jangan sampai kemudian proyek ini terkatung-katung lagi karena memang tidak ada terobosan," jelasnya.
Berdasarkan pembahasan Komisi VII DPR Eddy menuturkan bahwa terdapat tiga permasalah dalam proyek Cisem.
Masalah ketersediaan pasokan gas, calon pembeli gas, dan nilai keekonomian yang dalam 2 bulan terakhir terus dibahas.
Untuk ketersediaan pasokan gas, Komisi VII DPR menilai bisa meminta komitmen PT Pertamina (Persero) untuk memasok gas dari Jambaran Tiung Biru.
Sementara itu, untuk calon pembeli, Eddy menilai peluang pasar sudah terbuka seiring dengan adanya kawasan industri yang ada di Kendal, Jawa Tengah.
"Saya kira tidak ada satu pun faktor dan elemen yang tidak bisa dibicarakan dan mencapai titik temu, masak kita harus menunggu 13 tahun untuk menunggu titik temu itu, ini saya pikir perlu kejelasan lebih lanjut," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel