Bisnis.com, JAKARTA - Twitter akan melarang posting yang menyangkal Holocaust. Kebijakan tersebut muncul dua hari setelah Facebook menerapkan kebijakan yang sama.
Melansir The Verge pada Kamis (15/10/2020), Twitter menyatakan bahwa mereka tidak memberikan toleransi terhadap antisemitisme, dan perilaku kebencian. Mereka mengatakan bahwa upaya untuk menyangkal atau mengurangi peristiwa kekerasan dilarang berdasarkan kebijakan perilaku kebencian Twitter.
"Pemuliaan peristiwa kekerasan, termasuk Holocaust, juga dilarang," demikian disampaikan oleh juru bicara Twitter.
Larangan tersebut tidak terdaftar di situs Twitter yang menjelaskan kebijakan perilaku kebenciannya. Sebaliknya, larangan tersebut dikatakan mencerminkan interpretasi internal Twitter tentang bagaimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk diterapkan.
"Penafsiran itu bukanlah hal baru, kata juru bicara itu," meskipun mereka tidak menyebutkan berapa lama kebijakan tersebut berlaku.
Pengumuman itu muncul setelah Facebook mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan melarang penyangkalan atau distorsi Holocaust. Perusahaan tersebut mengutip "peningkatan anti-Semitisme yang terdokumentasi dengan baik secara global dan tingkat ketidaktahuan yang mengkhawatirkan tentang Holocaust, terutama di kalangan anak muda."
Pada Juli lalu, Anti-Defamation League mengatakan bahwa penolakan Holocaust telah "menjadi lebih luas" dan secara khusus menyebut Facebook memiliki "masalah penolakan Holocaust." Itu mencantumkan grup Facebook yang berisi ratusan anggota yang mempromosikan penolakan Holocaust dan keyakinan anti-Semit.
Meskipun Twitter tidak dikritik secara spesifik, platform tersebut selama bertahun-tahun memiliki masalah serius dengan supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Perusahaan tersebut berulang kali dikritik karena gagal menghapusnya, meskipun perlahan-lahan meningkatkan moderasi dalam beberapa tahun terakhir dan melarang beberapa contoh yang paling menonjol dan mengerikan.
Twitter mengindikasikan bahwa kebijakannya juga melarang penolakan genosida lain. Facebook mengatakan kebijakannya secara khusus mencakup Holocaust.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel