Bisnis.com, JAKARTA - Tantangan pada era normal baru dan digitalisasi menuntut praktisi public affairs untuk proaktif menjalin sinergi dan kolaborasi antar industri, masyarakat, dan pemerintah.
Public Affairs Forum Indonesia dirancang untuk memberikan masukan sekaligus pengayaan kompetensi skills praktisi untuk memperkuat hubungan organisasi dengan stakeholders terutama Pemerintah dan Policy Makers.
Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang kondusif untuk mewadahi para praktisi maupun pemerhati bidang public affairs untuk menjalin koneksi dan membangun ekosistem profesional.
Menurut Agung Laksamana selaku Director Corporate Affairs APRIL Group, public affairs adalah profesi yang punya tugas utama membangun hubungan baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) memiliki tanggung jawab besar agar proses operasional perusahaan atau organisasi bisa berjalan selaras.
Selain itu juga berusaha memahami elemen-elemen pemerintahan, regulasi, politik, ekonomi, sosial, sampai budaya di wilayah tempatnya beroperasi. Perkembangan inovasi teknologi, arah kebijakan regulasi, politik dan ekonomi merupakan beberapa faktor pendorong yang membuat profesi ini dipacu agar cepat beradaptasi dengan perubahan.
“Padahal, saat ini kita butuh banyak praktisi Public Affairs untuk mendukung visi Indonesia maju 2030 termasuk agar kita bisa berkompetisi di ranah global," ujar Agung, Jumat (16/10/2020).
Dia menyatakan, perlu eksposur untuk mengakselerasi kemampuan dan kapabilitas praktisi Public Affairs untuk mencapai level strategis. Esensinya, praktisi Public Affairs harus Adopt, Adapt dan Adept dalam menghadapi trend perubahan ke depan.
Hal di atas menjadi salah satu alasan Agung selaku ketua penyelenggara bersama beberapa praktisi Public Affairs dari berbagai industri menggagas dibentuknya Public Affairs Forum pertama di Indonesia ini.
Dia berharap forum ini bisa menjadi angin segar tidak saja bagi para praktisi Public Affairs, namun juga Public Relations, Government Relations dan Regulatory Affairs di seluruh Indonesia.
CEO Freeport Indonesia Tony Wenas menambahkan, Public Affairs harus dilibatkan sejak awal di setiap proyek dan perencanaan arah perusahaan. Pembuatan key message juga harus memenuhi tiga hal; benar, baik dan berguna untuk dikomunikasikan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menegaskan, komunikasi menjadi sangat penting bagi suatu negara dalam menyampaikan kebijakan.
"Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari praktisi Public Affairs kepada publik untuk membantu pemerintah agar meminimalisir timbulnya kesalah-pahaman,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel