Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat memperkirakan setidaknya ada tiga kemungkinan selama masa pemulihan bisnis transportasi publik di antaranya gridlock, busway, atau highway akibat terdampak pandemi Covid-19.
Dosen dan peneliti di CPPM SBM ITB Agung Wicaksono menjabarkan skenario gridlock menunjukkan kemungkinan situasi ketika kondisi pandemi Covid-19 berkepanjangan lebih dari 1 tahun dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik terus menurun karena kekhawatiran atas penularan di keramaian.
"Dampaknya, gridlock alias kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi berlebihan terjadi di mana-mana dan bisnis transportasi umum pun dikhawatirkan mengalami stagnasi bahkan kontraksi akibatnya," katanya, Jumat (16/10/2020).
Mantan Direktur Utama Transjakarta tersebut melanjutkan untuk skenario busway bisa terjadi meskipun kondisi pandemi berkepanjangan lebih dari 1 tahun tetapi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan transportasi publik dapat pulih kembali. Mereka bisa meluncur layaknya di jalur busway bebas hambatan, dan demikian juga bisnis transportasi publik dapat pulih kembali meski harus mengalami konsolidasi agar lebih solid.
Dalam hal ini, peran operator transportasi publik dan pemerintah dalam memulihkan level kepercayaan dari masyarakat penggunaangkutan umum menjadi penting.
Terakhir, skenario yang paling optimistis tetapi memang akan sulit terjadi adalah skenario highway alias jalan bebas hambatan. Skenario ini bak angkutan umum meluncur di jalan tol bebas hambatan, karena ternyata pandemi Covid-19 bisa berakhir kurang dari 1 tahun.
Menurutnya kendati cukup sulit terjadi karena setelah 10 bulan pandemi ini belum dapat dipastikan ketersediaan solusinya, tetapi tentunya harapan itu tetap ada menjelang awal 2021 nanti.
Agung berpendapat dari ketiga skenario yang dinamakan Skenario Post-Normal tersebut, kunci utamanya memang terletak pada dua hal yaitu kemampuan pemerintah menangani pandemi dan kesiapan operator mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan keselamatan angkutan umum.
“Jika itu bisa dilakukan, maka IDE [Integrasi – Digitalisasi – Elektrifikasi] sebagai tren masa depan transportasi publik modern akan terwujud,” tekannya.
Selama pandemi ini, Agung juga menyarankan agar skema buy the service (BTS), yakni pemerintah melalui BUMD/BUMN/BLU membayar layanan operator angkutan umum dengan skema rupiah per kilometer sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) tertentu dapat terus dijalankan. Selain TransJakarta yang telah berhasil menjalankannya, Kementerian Perhubungan juga telah menjalankan skema BTS ini di lima kota pada 2020.
Menanggapi skenario dan kebijakan yang direkomendasikan Agung, Sekjen Organda Ateng Aryono menyampaikan harapan masyarakat atas transportasi publik akan selalu tinggi bahkan di tengah pandemi. Kolaborasi pemerintah dan operator diperlukan untuk memitigasi risiko dari pandemi yang dapat terjadi.
Para pelaku usaha transportasi sangat mengharapkan agar pemerintah untuk memiliki roadmap integrasi dan elektrifikasi transportasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel