Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disarankan agar mengevaluasi sejumlah kebijakan peningkatan sumber daya manusia yang telah ada jika ingin mewujudkan kehadiran dana abadi atau endowment fund.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyoroti beragamnya program peningkatan kapasitas yang tak berada di bawah kewenangan yang sama.
Dia mengemukakan bahwa upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia tersebar di berbagai kementerian, mulai dari manajemen pelaksana (PMO) kartu prakerja untuk program kartu prakerja, balai latihan kerja (BLK) di bawah yurisdiksi Kementerian Ketenagakerjaan, dan ada pula program manajemen talenta yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Di Indonesia tidak ada pengembangan SDM yang satu atap. Bentuknya partisi-partisi yang terpisah dan ini memakan anggaran yang tidak sedikit,” kata Bhima saat dihubungi, Senin (19/10/2020).
Dia pun mengatakan bahwa pemerintah perlu membenahi kurikulum pendidikan menengah atas terlebih dahulu jika ingin menyiapkan endowment fund, terutama kurikulum di sekolah kejuruan yang dia nilai belum menjawab kebutuhan industri.
“Kurikulum perlu dirombak karena faktanya perusahaan harus menyiapkan biaya pelatihan lagi untuk lulusan SMK. Seharusnya sejak masa pendidikan para pelajar sudah disiapkan dan industri dilibatkan,” tuturnya.
Bhima pun mengemukakan bahwa skema endowment fund sejatinya telah ada lewat beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sayangnya, sebagaimana pendidikan lulusan SMK yang belum menjawab kebutuhan industri, beasiswa yang mengantar ribuan warga Indonesia untuk menempuh pendidikan jenjang magister dan doktoral itu pun tersandung masalah link and match.
“Lanskap ekonomi kita berubah dan perusahaan di dalam negeri juga kesulitan menyerap kembali lulusan beasiswa ini. Jadi, sebelum mengejar endowment fund khusus pengembangan SDM, perlu banyak perubahan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel