Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen atau setara Rp7 triliun untuk Indonesia.
Selain itu, Jepang akan mendorong kerja sama dengan lembaga pengkaji kesehatan melalui pemberian barang dan peralatan medis.
Hal ini direalisasikan guna meningkatkan kapasitas penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Dengan mempertimbangkan dampak penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pada kesempatan ini Jepang menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen untuk meningkatkan penanggulangan kapasitas bencana indonesia,” kata PM Suga usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020).
Presiden Jokowi mengatakan bahwa Jepang adalah mitra strategis Indonesia sejak awal penanganan pandemi. “Termasuk evakuasi 69 ABK dari kapal Diamond Princess di Yokohama,” katannya dalam keterangan pers bersama PM Jepang Suga.
Sementara itu, sebelumnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang telah menandatangani kerja sama (Memorandum of Cooperation) bidang kesehatan secara virtual, Senin (19/10/2020). Kesepakatan kerja sama dilakukan untuk menguatkan sistem kesehatan antara kedua negara.
Terdapat 7 bidang kesehatan yang disepakati dalam kerja sama tersebut, antara lain bidang farmasi Dan alat Kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, layanan kesehatan, teknologi informasi kesehatan, layanan perawatan lansia, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan.
Penandatanganan dilakukan antara Menkes Terawan Agus Putranto dan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Indonesia Ishii Masafumi.
Terawan menjelaskan bahwa tantangan Indonesia mengendalikan pandemi adalah surveilans, kapasitas laboratorium, infrastruktur kesehatan, dan akses terhadap vaksin dan pengobatan.
''Kerja sama bilateral menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan tersebut termasuk dalam rangka memerangi Covid-19. Kerja sama itu melibatkan lembaga pemerintah lain, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan,'' kata Terawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel