Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan konsep kemitraan dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus dibuat lebih atraktif.
Menurutnya, semakin atraktif dan fleksibel kebijakan yang dibuat oleh otoritas, upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan sektor UMKM semakin jelas.
"Saya punya pemikiran ini porsi kemitraan dibuat lebih atraktif, ini memang sedang kami kerjakan," kata Arif dalam diskusi virtual, Jumat (30/10/2020).
Arif mengatakan bahwa pemikiran ini muncul karena ada sejumlah ganjalan yang kerap membebani pelaku UMKM untuk berkembang. Pertama, soal jangka waktu tagihan ketika UMKM memiliki kredit. Menurutnya, harus ada kebijakan dari otoritas yang memihak dengan skema usaja alamiah.
Contoh paling sederhana adalah usaha pertanian skema tagihan atau cicilan jangan dibuat per bulan. Otoritas perlu mereformulasi misalnya dengan pembayaran setelah panen.
"Ini bisa dilakukan dengan memberikan jaminan atau asuransi kredit," jelasnya.
Kedua, peran dalam rantai global yang sangat terbatas. Dengan potensi sektoral yang sangat besar dia berharap daya saing usaha terus membaik supaya UMKM bisa menjadi salah satu bagian dari mantai rantai global yang signifikan.
Ketiga, penguasaan pasar dalam negeri dengan memperluas akses UMKM ke toko atau tempat ritel. Apalagi selama ini UMKM merasa kesulitan untuk masuk ke ritel modern.
"Kalau bisa perlu pengaturan yang lebih solid dan memihak," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel