Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan himpunan bank milik negara telah melebihi target. Namun, kondisi sebaliknya terjadi di Bank Pembangunan Daerah dan Bank Syariah yang belum menghasilkan progres memuaskan.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Samual mengatakan ada sejumlah alasan yang menyebabkan penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Syariah tergolong rendah. Perbedaan segmen kredit yang ada pada BPD dan Bank Syariah dapat menjadi penyebab rendahnya realisasi penyaluran dana pemerintah.
Hal tersebut berlaku juga untuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang penyaluran kreditnya didominasi korporasi dengan segmen yang lebih luas. Sebaliknya, BPD dan Bank Syariah kebanyakan bergantung pada pasar pegawai negeri dan pelaku usaha di daerah dengan kredit segmen konsumer. Penyaluran kredit dari BPD dan Bank syariah juga selama ini tidak sebesar dan semasif Bank BUMN.
Meskipun dia tidak menutup kemungkinan, besarnya kapasitas Himbara dalam menyalurkan kredit dapat mencaplok pasar-pasar BPD dan Bank Syariah.
"Sebenarnya tiap jenis bank, BPD, Syariah, dan Bank BUMN punya pasar sendiri-sendiri. Tetapi pasti ada juga yang bersinggungan seperti pada diagram PEN ada bagian keterkaitan segmen yang sama," katanya kepada Bisnis, Senin (2/11/2020) malam.
David juga menilai rendahnya penyaluran kredit dana PEN di BPD dan Bank Syariah berbanding dengan Himbara karena faktor kehati-hatian. BPD dan Bank Syariah tidak menutup kemungkinan tetap melihat adanya potensi dan risiko dalam menyalurkan kredit setelah berkaca dari pengalaman sebelum-sebelumnya.
"Mereka lebih hati-hati mengingat pengalaman sebelumnya ada beberapa yang bermasalah jadi lebih prudent," katanya.
Adapun berdasarkan data OJK, dari penempatan dana Rp47,5 triliun di Bank BUMN, penyaluran kredit mencapai Rp116,39 triliun, atau tembus target leverage tiga kali lipat. Hal tersebut berbeda dengan realisasi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Syariah.
Pemerintah menempatkan dana Rp14 triliun di BPD dengan nilai kredit yang disalurkan Rp17,39 triliun. Begitu juga dengan bank syariah yang mendapatkan penempatan dana Rp3 triliun tetapi baru menyalurkan kredit Rp1,7 triliun.
"Ini masih butuh waktu untuk capai leverage, namun kami yakin bank pembangunan daerah dan syariah bisa lakukan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers, Senin (2/11/2020).
Wimboh mengaku akan terus mendorong perbankan untuk secara kontinu menyalurkan kredit kepada debitur-debitur. Perbankan pun harus tetap melakukan penilaian dengan baik terhadap penyaluran kredit tersebut. Upaya mendorong penyaluran kredit tersebut tidak hanya ditujukan pada bank yang mendapatkan penempatan dana saja.
"OJK akan terus dorong bank secara kontinu menyalurkan kedit kepada debitur-debitur yang sduah dilakukan assesment dengan naik bukan hanya yang mendapatkan penempatan dana pemerintah tetapi juga hoing concern bisa dijaga ke depannya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel