Waduh! Publik Nilai Kerja Nyata Wapres Ma'ruf Belum Terlihat

Bisnis.com,05 Nov 2020, 15:43 WIB
Penulis: Muhammad Khadafi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengisi diskusi ekonomi dan perbankan syariah di era new normal / Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Survei Indo Barometer melaporkan lebih banyak responden yang menjawab tidak puas terhadap kinerja Wakil Presiden Maruf Amin dibandingkan dengan yang menyatakan puas. Hasil kerja nyata yang belum terlihat menjadi satu indikator ketidakpuasan publik.

Mengutip hasil survei Indo Barometer, Kamis (5/11/2020), sebanyak 47,4 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 40,8 persen merasa puas dengan kinerja Wapres Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sisanya, atau 11,8 persen menjawab tidak tahu.

Apabila, dibandingkan dengan satu tahun periode pertama pemerintah Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapatkan tingkat kepuasan publik sebesar 42,1 persen. Sebanyak 52,9 persen responden kala itu menjawab tidak puas dan 5,2 persen menyatakan tidak tahu.

Adapun, lima alasan publik tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Maruf Amin adalah hasil kerja nyata belum terlihat (65 persen), tidak tegas (9,5 persen), kebijakan terbatas (5,3 persen), perekonomian Indonesia menurun (3,9 persen), dan banyak pekerja asing (2,6 persen).

Sementara itu, lima alasan publik puas adalah berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama (36,5 persen), hasil kerja nyata (16,1 persen), oranng baik dan sederhana (12 persen), menjaga perdamaian (8,6 persen), dinilai memiliki sifat bijaksana (6,9 persen).

Dalam survei yang sama, 64,6 persen responden puas dengan kerja Presiden Jokowi. Sebanyak 33,1 persen tidak puas dan 2,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun, lima alasan publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi, yakni mempunyai hasil kerja nyata (27,1 persen), merakyat (20,1 persen), pembangunan infrastruktur (19 persen), baik dan sederhana (7,1 persen), serta pembangunan desa sampai wilayah tertinggal (5,9 persen).

Sementara itu, lima alasan publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi adalah kebijakannya menguntungkan pihak tertentu (16,4 persen), banyak pekerja asing (13,4 persen), perekonomian Indonesia menurun (13,1 persen), lapangan pekerjaan terbatas (11,6 persen), dan kesejahteraan masyarakat menurun (7.6 persen).

Survei ini dilakukan secara nasional pada 10–17 Oktober 2020. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1.200 responden dengan usia minimal 17 tahun. Margin of error sebesar ± 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fitri Sartina Dewi
Terkini