Proyek PTBA Ini Diklaim Bakal Rugi Rp5 Triliun, Kok Bisa?

Bisnis.com,11 Nov 2020, 10:03 WIB
Penulis: Denis Riantiza Meilanova
Angkutan batu bara berbasis rel di Sumatra Selatan./ptba.co.id

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek gasifikasi batu bara yang dikembangkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk. di Sumatra diperkirakan dapat menyebabkan kerugian hingga Rp5 triliun atau sekitar US$377 juta. Hal ini merupakan temuan dalam studi terbaru yang dirilis lembaga kajian internasional Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Peneliti dan Analis Keuangan IEEFA Ghee Peh mengingatkan bahwa terkait dengan kontraksi ekonomi akibat krisis Covid-19, maka bukan langkah yang tepat memberikan subsidi kepada proyek energi yang secara ekonomi tidak masuk akal.

“Harga batu bara saat ini berada di bawah breakeven bagi hampir semua perusahaan batu bara Indonesia yang terdaftar di bursa saham,” ujar Ghee Peh melalui siaran pers, Rabu (11/11/2020).

“Mengingat situasi saat ini, maka akan sulit untuk membenarkan pemberian subsidi dan dukungan pemerintah pada proyek gasifikasi batu bara yang hanya akan mendatangkan kerugian finansial,” katanya lebih lanjut.

Proyek gasifikasi perusahaan dengan kode emiten PTBA tersebut akan memproduksi methanol dan akan dikembangkan untuk memproduksi dimethyl ether (DME). Rencananya, DME digunakan untuk menggantikan LPG yang diimpor Indonesia.

IEEFA memperkirakan bahwa proyek ini dapat menyebabkan kerugian Rp5 triliun atau US$377 juta setiap tahun setelah mengurangi semua biaya operasi dan pembiayaan. Ini dapat menggerus penghematan yang didapatkan dari mengurangi impor LPG hingga Rp266,7 miliar atau US$19 juta.

Ghee Peh menilai menggantikan LPG dengan DME tidak masuk akal secara ekonomi. “Perhitungan kami menunjukkan bahwa biaya produksi DME akan dua kali lipat dari biaya impor LPG. Total biaya membangun fasilitas produksi DME adalah Rp6,5 juta per ton atau US$470 per ton, hampir dua kali lipat dari biaya yang Indonesia keluarkan untuk mengimpor LPG yang sejauh ini paling banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia saat ini sudah dibebankan dengan pemulihan ekonomi nasional serta permintaan keringanan yang diajukan oleh industri batu bara. “Rasanya tidak bijak apabila beban tersebut ditambah dengan keharusan untuk mendukung proyek yang hanya akan menyebabkan kerugian.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Rio Sandy Pradana
Terkini