Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mendahulukan wilayah klaster 3 atau daerah terluar dalam penyaluran program Bantuan Sosial Tunai,BST, di Sumatra, seperti Nias dan kepulauan yang ada di Samudra Hindia.
Seperti diketahui pada pengujung tahun ini, BST telah memasuki tahap 8 dan 9. Secara nasional, pemerintah menargetkan 9 juta keluarga akan menerima bantuan senilai Rp300.000 per bulan.
Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kunjungan kerja ke Simalungun, Sumatra Utara menyampaikan BST merupakan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini diadakah guna membantu mereka mengatasi krisis ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"BST melalui Kemensos merupakan salah satu cara pemerintah dan negara hadir melindungi serta memberi rasa aman,” kata Juliari melalui keterangan resmi, Jumat (13/11/2020).
Mensos melanjutkan, pemerintah pada tahun depan juga akan menggulirkan bantuan dalam menangani dampak Covid-19, baik dari aspek kesehatan, perlindungan sosial maupun penguatan perekonomian. Harapannya agar perekonomian negara dapat pulih dengan cepat.
Kendati dilanjutkan pada tahun depan, nilai manfaat BST akan lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya, yakni Rp200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).
“Presiden Joko Widodo sudah menyetujui soal perpanjangan BST. Namun, untuk sementara dana BST-nya lebih kecil, yakni Rp200.000 per KPM," ujar Juliari.
Menurutnya, pemangkasan besaran BST mempertimbangkan beberapa hal antara lain untuk menambah jumlah KPM, ketersediaan anggaran, dan perkiraan dampak pandemi Covid-19 yang semakin berkurang di tengah masyarakat.
Adapun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat ada 29 juta warga miskin di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 20 juta sudah mendapat bantuan dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan 10 juta di antaranya mendapat Program Keluarga Harapan (PKH).
"Jadi, program BST menjangkau 9 juta warga miskin yang belum mendapat program reguler, baik BPNT maupun PKH," kata Mensos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel