Kemenhub Baru Serap Anggaran 70 Persen

Bisnis.com,17 Nov 2020, 11:54 WIB
Penulis: Anitana Widya Puspa
Gedung Kementerian Perhubungan./Dok. Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merealisasikan pagu anggaran tahun ini senilai Rp25 triliun atau baru sebesar 70 persen dari total pagu Rp35,3 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan masih terjadi deviasi sebesar 5,42 persen atau senilai Rp1,9 triliun dari target bulan ini senilai Rp26,9 triliun. Secara terperinci, masing-masing sektor hubungan darat dengan target Rp976 miliar dan terealisasikan Rp662,14 miliar, sehingga tejadi deviasi senilai Rp314,2 miliar.

Kemudian sektor hubungan laut dengan target Rp1,354 triliun dan terealisasikan Rp1 triliun. Sehingga tejadi deviasi senilai Rp357,41 miliar. Lalu sektor hubungan udara senilai Rp1 triliun dengan realisasi senilai Rp640 miliar atau terjadi deviasi Rp391,07 miliar. Sektor Kereta Api (KA) senilai Rp1,54 triliun dengan realisasi Rp935,96 miliar dan deviasi Rp605,24 miliar.

“Hingga Desember kami proyeksikan dapat mencapai 95,8 persen atau sekitar Rp33,89 triliun,” ujarnya, Selasa (17/11/2020).

Pada akhir tahun atau Desember 2020, prognosa yang dilakukan adalah hubungan darat senilai Rp1,16 triliun atau mencapai Rp5,623 triliun dari total alokasi pagu. Selain itu juga hubungan laut Rp2,2 triliun mencapai Rp9,5 triliun.

Kemudian sektor hubungan udara senilai Rp1,07 triliun atau mencapai Rp5,44 triliun dari total alokasi pagu. Sektor KA mencapai Rp1,9 triliun atau hingga Rp9,6 triliun dari total alokasi keseluruhan pagu.

Menteri yang akrab disapa BKS tersebut menjabarkan sejumlah rencana penyerapan anggaran dilakukan dengan optimalisasi melalui revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa tender dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk mengakselerasi dna mengawal ketat rencana penarikan dana sesuai jadwal/termin.

Melakukan rapat evaluasi anggaran secara berkala serta meningkatkan koordinasi dan fasilitas proses administrasi pembayaran oleh satker melalui Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal perbendaharaan dan KPPN setempat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Rio Sandy Pradana
Terkini