Bisnis.com, JAKARTA - Politisi sekaligus anggota DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon menilai pembongkaran baliho Habib Rizieq Shihab atas suruhan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman tidak bisa dibenarkan.
Kritik atas Pangdam Jaya diungkapkan Fadli Zon melalui video yang diunggah ke channel Youtube miliknya Fadli Zon Official dengan judul "Mencopot Baliho Tugas Satpol PP Bukan TNI" pada Minggu (22/11/2020).
"Saya katakan [langkah] Pangdam Jaya ini sudah offside. Tidak bisa seorang Pangdam memerintahkan untuk pencabutan baliho. Jelas itu melanggar aturan, itu terlalu jauh rentang kendalinya," ungkap Fadli seperti dikutip, Senin (23/11/2020).
Pada video yang berdurasi 6 menit lebih ini, Fadli Zon membahas mengenai kedudukan TNI yang diatur dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Termasuk didalamnya yang disebut sebagai operasi militer selain perang.
Pada operasi militer selain perang, Fadli menjelaskan pelibatan TNI di dalam mengatasi separatisme, mengatasi terorisme, termasuk sampai perbatasan dan bencana alam serta kegiatan-kegiatan lain.
Namun, untuk melaksanakan tugas itu harus ada sebuah keputusan dari politik negara. Jika dilihat dari tindakan pencabutan baliho, Fadli menilai tidak perlu adanya campur tangan dari TNI.
"Pencopotan baliho tugas paling tinggi Satpol PP di bawah pemerintah provinsi, pemerintah daerah," imbuhnya.
Lebih jauh, Fadli mengungkapkan TNI diharapkan menjaga rakyat Indonesia dari ancaman, terutama dari ancaman dari luar.
Tugas TNI, katanya, untuk menjaga supaya Indonesia betul-betul menjadi negara yang berdaulat di negeri sendiri.
"tidak terpecah belah, tidak ada disintegrasi teritorial, dan juga tidak boleh sejengkal pun lahan kita diambil oleh pihak lain," ungkapnya.
Oleh karena itu, Fadli Zon mengungkapkan bahwa tindakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman perlu dievaluasi terkait penurunan baliho dengan menggunakan alat-alat militer dan instruksinya untuk membubarkan ormas.
"Saya kira ini sudah betul-betul jauh dari kebablasan, saya kira perlu ada evaluasi dari Pangdam Jaya ini karena kalau dibiarkan akan meruntuhkan demokrasi kita, copot segera Pangdam Jaya," ungkap Fadli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel