Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah untuk bisa mencari sumber pembiayaan lain untuk pembangunan infrastruktur, selain dari alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primato Bhakti mengatakan selama ini sumber anggaran pemerintah daerah (pemda) masih sangat terbatas, karena hanya mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik, sementara dana tersebut belum dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan di daerah.
"Kita mendorong pembangunan infrastruktur melalui creative financing, yang namanya infrastruktur biasanya daerah andalannya dari DAK fisik, sementara DAK fisik hanya Rp65 triliun, ini jumlah yang tidak besar," katanya, Rabu (25/11/2020).
Sumber alternatif pendanaan tersebut dapat melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), kerja sama dengan sektor swasta, dan melalui pinjaman daerah.
Oleh karena itu, Kemenkeu mendorong Pemda untuk bisa melakukan penentuan prioritas pembangunan infrastruktur yang baik.
"Tentunya semua harus memperhatikan kapasitas fiskal daerah tersebut, kalau tidak punya kemampuan membayar, saya rasa nanti akan mengganggu operasional Pemda-nya," jelasnya.
Adapun, pemerintah menetapkan alokasi TKDD dalam APBN tahun anggaran 2021 sebesar Rp795,5 triliun. Alokasi anggaran tersebut difokuskan pada pemulihan ekonomi, serta mendorong kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung penguatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Kita dorong kualitas belanja yang baik dan dari sana diharapkan Pemda bisa melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan belanja yang baik untuk pendidikan dan kesehatan yang akan mendukung PEN," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel