Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyampaikan apresiasi positif atas kebijakan lelang dini yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ketua Umum Inkindo Peter Frans menjelaskan memang Inkindo saat ini banyak dilibatkan dalam program lelang dini.
"Memang dilibatkan karena Inkindo banyak terlibat dalam proyek anggaran pemerintah di pusat dan daerah, tapi ada keluhan dari anggota di beberapa daerah," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (30/11/2020).
Peter menyebutkan sejumlah kelompok kerja daerah meminta kepada konsultan untuk melaksanakan pertemuan tatap muka dalam pembuktian yang menjadi tahapan lelang proyek.
Laporan ini datang dari berbagai wilayah misalnya Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Jambi.
Menurutnya, kondisi ini membuat anggota di daerah enggan untuk ikut serta dalam tahapan lelang dini tersebut.
"Apalagi kalau ada pertemuan pokja itu dengan peserta dari luar kota. Padahal sudah ada Instruksi Menteri PUPR Nomor 2/2020 tentang pilihan berupa pertemuan online dan offline. Seharusnya pada masa pandemi tentu harus tetap mengutamakan pertemuan online," ujarnya.
Harapan ini, menurutnya, agar tahapan pelaksanaan pembangunan yang ditujukan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, tidak malah menjadi bumerang akibat tingginya risiko saat dilakukan pertemuan tatap muka dengan peserta dari berbagai daerah.
Sebelumnya Kementerian PUPR telah memulai pelelangan dini untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun anggaran 2021.
Pelelangan dini dimulai sejak Oktober 2020 dengan total jumlah paket yang telah dilelang sebanyak 4.060 paket senilai Rp46,64 triliun sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status 28 November 2020, pukul 19.00 WIB. Seiring dengan waktu, jumlah paket yang dilelang dini akan terus bertambah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur, kualitas konstruksi akan selalu menjadi perhatian utama.
"Kontraktor/penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa," kata Menteri Basuki dalam siaran persnya.
Basuki mengatakan Kementerian PUPR akan memfokuskan enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi Covid-19.
Keenam fokus program tersebut meliputi peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel