Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini masih melakukan sinkronisasi data penanganan Covid-19 antara pusat dan daerah. Pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar disebut membutuhkan waktu.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan tengah melakukan koordinasi dengan masing-masing daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar menghubungi Kementerian Kesehatan agar datanya betul-betul sinkron dan sama, dan akhirnya dapat menjadi alat navigasi bersama," katanya melalui keterangan resmi dikutip Rabu (2/12/2020).
Lebih lanjut, pemerintah selalu berusaha mencapai interoperabilitas data dengan seluruh daerah melalui peningkatan yang berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan dengan upaya ini, seluruh daerah dapat mengakses data secara realtime. Sementara bagi pemerintah pusat, data yang digunakan adalah data yang sama.
"Langkah ini merupakan upaya penyempurnaan, agar data yang dikumpulkan dapat konsisten dari waktu ke waktu, dan menjadi alat navigasi yang baik untuk kita selalu melihat perkembangan dan mengambil kebijakan yang tepat dan terukur," ujarnya.
Adapun, Satgas Penanganan Covid-19 akan memberikan informasi perkembangan terkini kepada masyarakat tentang proses peningkatan kualitas pencatatan, dan pelaporan data.
"Hal ini terkait upaya penanganan Covid-19 berdasarkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan dan ilmiah," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo protes karena provinsinya dituduh sebagai biang kerok kenaikan kasus positif nasional pada 29 November 2020.
Akibat kekeliruan, Provinsi Jawa Tengah melaporkan penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.036 kasus dalam hitungan hari. Hal itu juga menyebabkan kasus harian Covid-19 nasional menembus rekor tertinggi yaitu 6.267 kasus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel