Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan merger bank syariah harus menciptakan bank besar yang tak hanya fokus menggarap proyek nasional, tetapi juga global.
Hal tersebut disampaikan dalam wawancara virtual bersama Media Indonesia, Kamis (3/12/2020). Dia mengatakan selama ini pemain bank syariah masih berasal dari skala kecil yakni buku 2 dan sedikit buku 3.
“Dengan terbentuknya bank syariah besar ini akan punya aset lebih dari Rp200 triliun. Kita harapkan nanti bisa menangani proyek besar, bukan hanya untuk nasional, tetapi juga bisa bergerak di tingkat global,” ujar Wapres.
Wapres meyakini merger bank syariah BUMN ini dapat mengangkat peringkat ekonomi keuangan syariah Indonesia hingga masuk ke jajaran 10 besar. Dengan begitu, dana dari luar negeri juga banyak terserap.
“Kita harapkan bank syariah yang baru tidak menunggu, tetapi juga menjemput bola untuk mempercepat proses pengembangannya dan bisa bermain di tingkat global. Kita kan punya kelebihan karena punya UMKM. Di luar negeri semua korporasi,” tuturnya.
Wapres mengaku tidak ada hambatan berarti dalam proses merger. Hanya saja, butuh waktu untuk melakukan proses penyesuaian karakteristik masing-masing bank. “Laporan terakhir hanya tinggal merapikan, membereskan produk mereka,” lanjut Wapres Ma’ruf.
Seperti diberitakan sebelumnya, merger antara PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank BRIsyariah Tbk. (BRIS) direncanakan akan efektif per Februari 2021.
Berdasarkan kalkulasi atas kinerja per Semester I/2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai Rp214,6 triliun dengan modal intinya lebih dari Rp20,4 triliun. Dengan nilai aset dan modal inti tersebut, bank syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar.
Bank syariah hasil merger akan berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham bank syariah hasil merger adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17,4 persen, DPLK BRI - Saham Syariah 2 persen, dan publik 4,4 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel