Epidemiolog Puji Luhut soal Pengetatan Aktivitas Masyarakat, Tapi..

Bisnis.com,15 Des 2020, 18:12 WIB
Penulis: Nyoman Ary Wahyudi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai positif langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengambil opsi pengetatan aktivitas masyarakat ketimbang PSBB secara nasional.

Dicky berpendapat biaya yang mesti digelontorkan untuk menerapkan PSBB serentak di seluruh wilayah terbilang tinggi.

“Ini suatu inovasi yang menurut saya bagus dan saya mendukung katakanlah WFH-nya 75 persen, pelarangan keramaian, karena saya termasuk dalam posisi PSBB itu butuh persiapan dan cost yang besar,” kata Dicky melalui pesan suara pada Selasa (15/12/2020).

Hanya saja, Dicky menggarisbawahi, intervensi pengetatan aktivitas masyarakat itu mesti dibarengi dengan cakupan pemeriksaan (testing) dan pelacakan (tracing) yang optimal di seluruh wilayah.

Selain itu, dia menambahkan, intervensi itu juga mesti didasari oleh prinsip pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat.

“Ini yang harus dilakuan secara setara, merata dan semua daerah terutama kebutuhan saat ini di Jawa ini apalagi di Jawa barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah sangat lebih serius dari pada Jakarta,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengambil opsi pengetatan aktivitas masyarakat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat pada libur akhir tahun.

"Kita bukan menerapkan PSBB, tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," kata Luhut melalui keterangan resmi pada Selasa (15/12/2020).

Intervensi itu, menurut Luhut, dapat menekan laju penyebaran Covid-19 sembari memperkecil dampak ekonomi dari pengetatan aktivitas masyarakat tersebut.

“Pengetatan masyarakat secara terukur meliputi WFH 75 persen, pelarangan perayaan tahun baru diseluruh provinsi, dan pembatasan jam operasional mal, restoran, tempat hiburan sampai pukul 19.00 untuk Jabodetabek dan 20.00 untuk zona merah di Jabar, Jateng dan Jatim," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Oktaviano DB Hana
Terkini