Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung sikap pemerintah Indonesia yang menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap pemerintah itu dinilai sebagai bentuk konsistensi dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/12/2020).
Menurut Puan, prinsip two state solution yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina untuk menyelesaikan masalah Palestina menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Israel.
Tanpa ada pengakuan Israel atas kemerdekaan Palestina, kata Puan, Indonesia tegas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Puan menyampaikan hal itu menyusul adanya isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel yang diembuskan media-media Israel bersamaan dengan dibukanya hubungan diplomatik beberapa negara Timur Tengah dengan Israel.
Di Indonesia, isu itu makin menguat seiring dengan pembukaan kembali calling visa untuk warga beberapa negara dengan kerawanan tertentu, termasuk Israel.
Calling visa sudah berlaku sejak 2012 berdasarkan Permenkumham Nomor.M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 dan tidak menggoyahkan sikap RI terkait dengan dukungan pada Palestina dan menentang penjajahan Israel.
Terkait dengan calling visa, kata Puan, Pemerintah harus hati-hati dan cermat serta dipersiapkan dengan baik, jangan sampai kebijakan tersebut dijadikan isu atau pintu masuk seolah-olah RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Pastikan sesuai dengan aturan internasional dan terus kuatkan komunikasi dengan pihak Palestina," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Palestina mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan berdamai dengan Israel sampai Palestina diakui sebagai negara.
Jokowi memastikan kepada Pemerintah Palestina Presiden Mahmoud Abbas bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan gelombang negara-negara Arab dan Muslim yang menormalisasi hubungan mereka dengan Israel sampai negara Palestina didirikan.
“Meskipun banyak perubahan pesat terjadi di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel, sampai tercapai perdamaian yang permanen dan komprehensif antara warga Palestina dengan Israel,” ungkap Jokowi, mengutip The Times of Israel, Jumat (18/12/2020).
Jokowi juga mengungkapkan pengabdiannya pada perjuangan Palestina, dengan menolak perjanjian normalisasi yang baru-baru ini dicapai oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan dengan Israel, serta komitmennya pada solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Presiden Abbas mengapresiasi keputusan tersebut dan berterimakasih kepada Jokowi atas dukungan tersebut, serta memberikan laporan terkini terkait perjuangan Ramallah dalam mendapatkan status negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel