Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat terancam mengalami penghentian layanan pemerintah (shutdown) selama masa pandemi Covid-19 karena Presiden Donald Trump yang terlibat perdebatan sengit dengan Partai Republik, mengancam tidak akan menandatangani dana pemerintah senilai US$ 2,3 triliun beserta paket bantuan virus Corona.
Paket itu, termasuk US$892 miliar untuk bantuan krisis virus Corona, mengakhiri negosiasi berbulan-bulan antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres.
Selain itu, paket anggaran tersebut juga akan membayar biaya operasi pemerintah hingga September 2021. Dengan demikian jika Trump memblokirnya, maka sebagian besar pemerintah AS akan mulai ditutup minggu depan karena kekurangan dana.
Trump, dalam sebuah video yang diposting ke media sosial pada Selasa (22/12) malam, mengejutkan beberapa pejabat terdekatnya. Pasalnya, dia menuntut RUU itu direvisi untuk memasukkan pembayaran US$2.000 kepada setiap warga AS atau lebih dari tiga kali lipat dari US$600 per orang.
Sebuah sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan para pembantunya mengira mereka telah membujuk Trump membatalkan permintaan anggaran sebesar US$2.000 itu pada minggu lalu.
Hal itu mengejutkan bahkan Menteri Keuangannya, Steven Mnuchin yang ikut serta dalam pembicaraan tersebut turut mendukung angka US$600 itu.
Trump memang tidak secara eksplisit mengatakan dia akan memveto langkah tersebut, namun tampaknya berharap Kongres akan mengubah paket yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dinegosiasikan. Pihak Gedung Putih menyatakan Trump akan menandatanganinya menjadi undang-undang pada Minggu.
Beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat yang memandang paket bantuan itu sebagai tanggapan yang terlalu kecil terhadap krisis yang telah menewaskan lebih dari 320.000 warga AS, menyambut baik langkah Trump.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan DPR dapat memberikan suara untuk menaikkan pembayaran pada hari Kamis jika Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy setuju untuk melakukannya seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (24/12/2020).
Penyimpangan pendanaan akan membuat jutaan pekerja federal berhenti dan menutup sebagian besar layanan pemerintahan AS pada saat pemerintah AS sedang sibuk mendistribusikan dua vaksin virus Corona.
Trump juga telah memveto RUU kebijakan pertahanan senilai US$740 miliar yang disahkan setiap tahun sejak 1961.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel