Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Kementerian Sosial untuk merombak skema penyaluran bantuan sosial menimbulkan pertanyaan soal nasib penyaluran beras bagi Bulog.
Program dan penugasan dari Kementerian Sosial memang menjadi salah satu kanal terbesar penyaluran beras yang dikelola perusahaan pelat merah tersebut.
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah mengatakan detil perubahan skema belum bisa disampaikan mengingat masih dalam tahap pembahasan. Sebelumnya, rencana perombakan ini disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang baru saja dilantik pekan lalu.
“Kami belum bisa memberi info detil karena masih dibahas. Akan kami sampaikan jika sudah ada perkembangannya,” kata Wiwit saat dikonfirmasi, Senin (28/12/2020).
Dalam rencana awal penyaluran bantuan sosial pada 2021, Kementerian Sosial di bawah Mensos Juliari Batubara sebelumnya berencana melanjutkan PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Sembako/BPNT untuk 18,5 juta KPM dengan besaran Rp200.000/KPM/bulan.
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori memperkirakan perubahan skema menjadi murni nontunai hanya akan memengaruhi bantuan sosial sembako yang disalurkan kepada masyarakat di Jabodetabek.
Melalui program ini, pemerintah meluncurkan bantuan senilai Rp600.000 per bulan bagi 1,9 juta warga Jabodetabek dalam bentuk sembako yang diberikan setiap dua pekan. Bulog sendiri mendapat penugasan menyiapkan beras sebanyak 25 kilogram untuk sekitar 1,3 juta penerima manfaat.
“Kalau bantuan BPNT sebenarnya sudah nontunai, penerima hanya perlu membelanjakan di warung yang ditunjuk. Saya kira perubahan mekanisme menyasar bantuan sembako yang belum tunai seperti di Jabodetabek,” kata dia.
Melihat potensi perubahan skema ini, Khudori mengatakan Bulog harus siap menghadapi konsekuensi penyaluran yang tidak sebanyak realisasi pada 2020. Untuk mengoptimalisasi penyaluran, dia mengatakan Bulog memiliki peluang di kanal penjualan komersial.
“Sejak awal Bulog tidak didesain untuk berbisnis. Dalam hal ini pemerintah mesti jelas bagaimana kebijakan untuk Bulog ke depannya karena sekarang tidak jelas,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel