Pemerintah Harus Pikirkan Efektivitas Kebijakan Ekonomi Selain Urus Vaksin

Bisnis.com,02 Jan 2021, 11:52 WIB
Penulis: Jaffry Prabu Prakoso
Vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 6 Desember 2020./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin virus Covid-19 produksi Sinovac setelah sebelumnya menambah 1,2 juta dosis awal Desember lalu. Ketersediaan vaksin diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional bahkan ekonomi global.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anis Byarwati mengatakan, ada dua faktor utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi. Keduanya adalah vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.

Pemulihan ekonomi diyakini sangat bergantung pada vaksin. Namun, pemerintah belum memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi.

“Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah,” katanya, Sabtu (2/1/2021).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan bahwa selain vaksin, pemerintah perlu menitikberatkan pentingnya menjaga agar ekonomi mampu bertahan dan terakselerasi di tengah pandemi.

“Untuk itu efektivitas kebijakan ekonomi dalam menjaga daya tahan ekonomi dengan mendongkrak faktor permintaan, sangat krusial,” jelasnya.

Selaon itu, dia juga menekankan bahwa pemerintah perlu menstimulasi permintaan baik untuk konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, maupun untuk kebutuhan investasi berbagai sektor ekonomi.

“Peran belanja APBN, belanja PEN, belanja BUMN, penyaluran kredit serta pembiayaan dari perbankan, sangat penting untuk dipacu,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Ropesta Sitorus
Terkini