Bisnis.com, JAKARTA - Pengembangan transportasi massal di daerah sangat bergantung pada komitmen politik pemimpin wilayah di daerah tersebut. Jawa Tengah menjadi contoh kepala daerah memberikan komitmen politik tersebut.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menuturkan komitmen politik Kepala Daerah untuk memberikan prioritas program penataan transportasi umum sangat diperlukan.
"Walau APBD Jawa Tengah tidak sebesar Prov. DKI Jakarta. Gub. Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah membuktikan itu. Dalam kurun tiga tahun sudah beroperasi lima koridor Bus Trans Jateng yang menghubungkan wilayah aglomerasi," ujarnya, Senin (4/1/2021).
Provinsi Jawa Tengah memiliki program transportasi umum yang diselenggarakan dalam wilayah aglomerasi. Di Jawa Tengah terdapat delapan wilayah aglomerasi, antara lain Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi), Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen Klaten), Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen).
Rute lainnya, Purwomanggung (Purworejo, Magelang, Wonosobo, Temanggung), Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang), Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus, Pati), Petanglong (Pekalongan Batang, Kab. Pekalongan) dan Banglor (Rembang dan Blora).
Sejak Juli 2017 Jawa Tengah sudah mengembangkan bus sistem transit (BST) Trans Jateng dengan pola beli layanan (buy the service). Dengan bis baru yang disiapkan oleh operator eksisting di masing-masing koridor.
Dalam RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023 mentargetkan untuk mengoperasikan 7 koridor.
"Pengelolaan Bus Trans Jateng diselenggarakan oleh Balai Trans Jateng di bawah Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Balai Trans Jateng juga sudah mengembangkan inovasi smart transportation aplikasi Si Anteng yang dapat memberikan layanan lebih baik kepada pelanggan atau pengguna Bus Trans Jateng," katanya.
Si Anteng dapat memberikan gambaran pergerakan bus, jam kedatangan di masing-masing halte, sehingga para pelanggan dapat melakukan efisiensi perjalanan dengan membuka Si Anteng.
Selanjutnya, Pemda tengah mengembangkan sistem pembayaran non tunai (cashless) dapat terwujud 2021 dari penyedia perbankan dan lembaga keuangan. Integrasi pembayaran seperti itu juga dapat dilakukan Bus Tran Jateng rute Terminal Tirtonadi (Kota Surakarta) – Terminal Sumber Lawang (Kab. Sragen) dengan Batik Solo Trans (BST) dan KRL Yogyakarta – Surakarta.
"Hal seperti ini dapat diikuti provinsi lainnya di Indonesia. Komitmen politik kepala daerah sangat diperlukan dalam hal menata transportasi umum antar kota antar kabupaten atau wilayah aglomerasi," urainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel