Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berencana berkantor di Bali untuk mengejar pemulihan ekonomi di Pulau Dewata.
Rencananya, ia akan menyambangi Bali secara rutin dan menetap dalam 3-4 hari tiap bulan.
“Berkantor di Bali paling tidak sebulan sekali beberapa hari, ini berkantor beaer ya, bukan berkunjung, tapi berkantor,” katanya, dilansir dari tempo.co, Minggu (24/1/2021).
Menurutnya, dengan berkantor di Bali, dia akan merasakan langsung dampak anjloknya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian masyarakat. Saat ini, 80 persen masyarakat Bali menggantungkan pekerjaannya di 2 sektor tersebut.
Dia berharap,rencana ini bakal menelurkan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu. Keinginan berkantor di Bali, kata Sandiaga, juga menjadi bentuk perhatian terhadap krisis yang dirasakan oleh penduduk setempat.
Sandiaga menyebut rencananya berkantor di Bali sedang dirembuk bersama jajaran Kementerian. Setelah terealisasi, ia akan membuka diskusi di Pulau Dewata secara berkala bersama pelaku usaha dan pemerhati sosial setempat.
“Inisiatif seperti ini [berkantor di daerah] sedang kita jalankan,” ucapnya.
Kendati demikian, Sandiaga belum menjelaskan sampai berapa lama program berkantor di Bali itu akan dilaksanakan. Tetapi dia berharap pariwisata Bali akan cepat bangkit.
Pertumbuhan ekonomi Bali hingga kuartal III 2020 tercatat mengalami kontraksi hingga 12,28 persen. Sepanjang 2020, Bank Indonesia telah memperkirakan ekonomi Bali akan menyentuh level minus 8,5-9,5 persen.
Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri sempat menyarankan pemerintah lebih agresif menangani anjloknya pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali akibat terpuruknya sektor pariwisata. Dia pun mengusulkan adanya pengumpulan dana pariwisata khusus atau dana darurat.
“Saya usulkan beberapa waktu lalu di International Tourism Outlook di Bali, ada tourism fund. Kita tabung dalam satu fund untuk dipakai tatkala sedang kesusahan,” kata Faisal.
Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk bertahan di tengah gempuran krisis. Pelaku UMKM umumnya tidak memiliki akses pendanaan ketimbang hotel dan restoran yang memiliki jejaring internasional.
Selain pengumpulan dana, Faisal menyarankan pemerintah memperlakukan sektor wisata di Pulau Dewata secara khusus. Salah satunya terkait kebijakan lama waktu karantina bagi turis asing hingga rencana pembukaan travel bubble.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel