Bisnis.com, JAKARTA - Kemungkinan revisi Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 terbuka lebar, meski sudah disahkan menjadi undang-undang (UU). Pasalnya, kondisi pandemi Covid-19 belum usai, sementara vaksinasi masih berlangsung.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan bahwa pandemi memang menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyadari dan mengantisipasinya melalui Peraturan Pemerintah Penggantu UU (Perppu) I/2020 yang kemudian menjadi UU 2/2020.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan yang luar biasa dalam menangani Covid-19.
“Jadi itu adalah antisipasi. Bukan kemudian hilang optimisme atau kondisi memburuk. Memang sejak awal sudah diantispasi kalau saat ini kondisi penuh ketidakpastian. Siapa yang bisa pastikan pandemi akan berakhir dan baik-baik saja? Tidak ada satu negarapun yang bisa pastikan,” katanya saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).
Piter menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 diyakini dapat membantu dalam menangani pandemi. Akan tetapi sejauh apa dampaknya, itu tidak bisa dipastikan.
Alasannya, banyak yang memengaruhi seperti proses vaksinasinya. Berapa banyak vaksin yang akan datang setelah sebelumnya pemerintah telah mendapatkan 3 juta dosis. Yang ada saat ini belum mampu memenuhi seperempat penduduk Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah harus pastikan proses vaksinasi ini berjalan lancar, sesuai dengan target, dan kalau bisa dipercepat. Kemudian protokol kesehatan harus ditingkatkan. Dua syarat itu mutlak harus dilakukan.
“Karena perekonomian kita simpel. Kalau pandemi reda, pandemi berakhir, perekonomian kita pasti pulih. Karena penyebab dari resesi adalah pandemi. Ketika pandemi reda, berhenti, dan berlalu, ekonomi kita baik lagi. Ketika balik lagi dan ditambah dengan upaya esktra pemerintah mulai dari reformasi struktural dan UU Cipta Kerja, ekonomi kita bisa tumbuh lebih tinggi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel