Bisnis.com, JAKARTA - Konsumsi pemerintah tetap akan menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 pada 2021. Dampaknya, produk domestik bruto (PDB) mengalami defisit yang lebih lebar.
Berdasarkan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), belanja pemerintah pusat dianggarkan Rp1.954,5 triliun dari total pengeluaran sebesar Rp2.750 triliun. Sementara pendapatan negara ditarget Rp1.743,6 triliun.
Defisit ditekan menjadi 5,7 persen. Tahun lalu berdasarkan realisasi sementara, angkanya 6,1 persen dari batas maksimum 6,34 persen
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa kebijakan ekonomi tahun ini masih ekspansif konsolidatif. Hal tersebut seperti yang dilakukan pemerintah tahun lalu.
“Ekspansif maksudnya defisit tetap besar. Artinya belanja fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam hal penanganan Covid-19,” katanya melalui diskusi virtual, Kamis (28/1/2021).
Febrio menjelaskan bahwa konsolidatif maksudnya defisit dan utang negara tetap dijaga meski belanja yang dikeluarkan cukup besar.
“Kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kondisi pandemi. Maka dengan ketidakpastian, fiskal harus tetap fleksibel tapi dalam konteks prudent dan sustainable,” jelasnya.
Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif, pemerintah bisa menjaga utang dan defisit pada tahun lalu. Dibandingkan negara tetangga, Tanah Air relatif lebih baik.
Pada 2020, utang sementara Indonesia terhadap PDB di angka 38,5 persen. Filipina berdasarkan proyeksi IMF sebesar 48,9 persen. Sedangkan Vietnam 46,6 persen, Thailand 50,4 persen, dan Malaysia mencapai 67,6 persen.
Lalu defisit fiskal Indonesia minus 6,1 persen. Malaysia di angka minus 6,5 persen, Filipina minus 8,1 persen, dan Singapura minus 10,8 persen. Sedangkan Amerika Serikat minus 14,9 persen, Francis minus 10,8 persen, dan Jerman minus 8,2 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel