Bisnis.com, JAKARTA – Keikutsertaan pihak swasta dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia dipastikan tidak mengganggu upaya pemerintah dalam mencapai herd immunity di atas 70 persen dari jumlah penduduk.
Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan keterlibatan swasta tidak akan menjadi batu sandungan selama hasil program vaksinasi dilaporkan kepada pemerintah.
“Baik dilakukan oleh swasta ataupun pemeirntah, asal dilaporkan hasilnya tidak akan memengaruhi langkah pemerintah dalam mencapai herd immunity [kekebalan kelompok],” ujar Tri kepada Bisnis, Kamis (28/1/2021).
Selain itu, sambungnya, tercapainya herd immunity ditentukan oleh kualitas dan efektifitas vaksin yang digunakan serta cakupan dari pelaksanaan vaksinasi itu sendiri.
Namun demikian, pemerintah juga harus melakukan upaya ekstra untuk menurunkan jumlah kasus posistif Covid-19 di Tanah Air hingga mencapai jumlah yang bisa diatasi.
Hal tersebut, jelasnya, juga menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mencapai herd immunity dengan target penyelesaian program vaksinasi dalam waktu satu tahun.
Pasalnya, kecepatan penanganan pandemi menjadi indikator penting bagi Indonesia dalam melakukan pemulihan ekonomi.
Pemerintah sendiri menargetkan program vaksinasi rampung dalam waktu 1 tahun sehingga herd immunity atau imunitas populasi di Tanah Air bisa terbentuk pada 2022 agar tidak mengalami ketertinggalan dari negara lain dalam upaya pemulihan.
Sebagai informasi, beberapa distrik di New Delhi, India, dikabarkan sudah mencapai tingkat herd immunity. India sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel