Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan sejumlah kebijakan moneter, makroprudensial, termasuk sistem pembayaran, yang akan ditempuh untuk mendukung pemulihan dan mendorong pembiayaan dunia usaha.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan terpadu Komite Stabilitas Sistem keuanagan (KSSK) dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Perry memaparkan, dari sisi moneter, BI akan melanjutkan stimulus kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar.
“Suku bunga rendah dan likuiditas longgar akana dipertahankan sampai dengan terdapat tanda-tanda tekenana inflasi meningkat,” katanya dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Senin (1/2/2021).
Perry mengatakan koordinasi stimulus moneter BI dan fiskal pemerintah juga terus dipererat dengan melanjutkan skema berbagi beban atau burden sharing sesuai dengan Keputusan Bersama Menkeu dan Gubernur BI pada 16 April 2020 untuk pembelian surat utang negara di pasar perdana.
Selain itu, BI juga akan mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang antara lain berupa cross currency swap (CCS) dan interest rate swap (IRS) untuk meningkatkan pengelolaan risiko sektor usaha melalui lindung nilai atas eksposur nilai tukar dan suku bunga, dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan ekonomi dan infrastruktur jangka panjang.
Lebih lanjut, untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas, BI akan mengoptimalkan transaksi valas melalui skema Local Currency Swap (LCS).
Dari sisi makropruensial, BI akan mendorong pembiayaan inklusif atau kredit perbankan kepada UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok subsisten melalui kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Perbankan juga akan didorong untuk mendukung pemulihan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas melalui kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial Sektoral (RIMS).
BI juga akan melanjutkan kebijakan akomodatif makroprudensial dengan mempertahankan pelonggaran Loan to Value (LTV) untuk properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor, termasuk yang berwawasan lingkungan.
Selain itu, kebijakan sistem pembayaran juga akan diarahkan pada efisiensi transaksi, percepatan digitalisasi, serta pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan yang inklusif.
“Di sisi efisiensi, BI akan melanjutkan penurunan tarif SKNBI dan Sistem BI-RTGS, serta melakukan tinjauan kebijakan harga [pricing policy] kartu kredit”.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel