Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia tengah melakukan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Tsingshan Steel untuk membangun smelter tembaga di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Luhut menyebut bahwa Freeport dan perusahaan asal China tersebut akan menandatangani kontrak senilai US$2,8 miliar atau setara dengan Rp39,2 triliun.
"Tsingshan dan Freeport akan sign kontrak US$2,8 miliar untuk smelter," ujarnya dalam acara dialog khusus di IDX Channel, Rabu (3/2/2021).
Luhut menuturkan bahwa smelter tembaga yang akan dibangun Tsingshan dan Freeport nantinya juga menghasilkan produk sampingan berupa asam sulfat yang bisa menjadi bagian material pembuatan baterai litium.
"Mereka akan membuat smelter tembaga yang sebagian akan menghasilkan asam sulfat. Ini asam sulfat akan menjadi bagian litium baterai," katanya.
Dia menuturkan bahwa di Weda Bay rencananya juga dibangun smelter bijih nikel untuk bahan baku baterai. Jika berjalan sesuai dengan rencana, smelter nikel sudah akan beroperasi dan memproduksi litium baterai pada 2023.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia (PTFI) Riza Pratama mengatakan bahwa negosiasi rencana kerja sama dengan Tsingshan masih berjalan.
"Sesuai dengan arahan pemerintah, PTFI masih dalam proses diskusi untuk menjajaki kerja sama dengan Tsingshan," katanya, ketika dihubungi Bisnis, Rabu (3/2/2021).
Dia menambahkan bahwa PTFI juga tetap berkomitmen untuk membangun smelter kedua di Manyar, Gresik, Jawa Timur, sebagai bagian dari kesepakatan dalam proses divestasi pada 2018.
Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengaku bahwa pihaknya memang tengah didekati oleh Tsingshan Steel untuk membangun smelter tembaga di Weda Bay, Halmahera.
Dia mengatakan bahwa rencana kerja sama tersebut masih dalam tahap pembicaraan dan belum ada kesepakatan apapun antara kedua belah pihak.
"Kami mau tahu metodenya seperti apa, kapasitasnya berapa, jadwal pembangunan kapan selesainya. Masih pembicaraan, belum ada kesepakatan apapun," ujar Tony dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (7/12/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel